Ardern, yang telah lama menentang hak veto Dewan Keamanan yang dipegang oleh lima anggota tetap Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat, mengulangi seruannya untuk reformasi badan tersebut.
"Kegagalan PBB atas Ukraina disebabkan oleh posisi Rusia dengan hak veto di Dewan Keamanan,” katanya dalam sebuah pidato di lembaga Lowy Institute yang berbasis di Sydney selama kunjungan dagang ke Australia, seperti dikutip AFP.
“Rusia telah menggunakan tempatnya di dewan untuk mengambil posisi bangkrut secara moral setelah perang yang bangkrut secara moral dan ilegal", kata Ardern.
“Selandia Baru akan mengupayakan reformasi di Dewan Keamanan PBB untuk memastikan bahwa nilai dan relevansinya tidak berkurang,” katanya.
“Kita harus mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga kita tidak harus bergantung pada masing-masing negara yang memberlakukan sanksi otonom mereka sendiri,” tegas Ardern.
Menurut Ardern, Rusia harus dimintai pertanggungjawaban atas invasinya.
Ardern menyerukan Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan perang.
Selandia Baru akan campur tangan sebagai pihak ketiga dalam kasus Ukraina melawan Rusia di pengadilan.
Peran Tiongkok di Ukraina
Namun perdana menteri memperingatkan agar tidak mengambil pandangan "hitam dan putih" tentang dunia, menyebut invasi Ukraina sebagai perang antara Barat dan Rusia atau demokrasi melawan otokrasi, dan menyingkirkan pemain penting seperti Tiongkok."Jangan berasumsi bahwa Tiongkok sebagai anggota Dewan Keamanan tidak memiliki peran dalam memberikan tekanan sebagai tanggapan atas hilangnya integritas teritorial di tangan Rusia," ujar pemimpin Selandia Baru itu.
"Jangan hanya mengisolasi dan berasumsi bahwa hanya demokrasi yang mengambil pandangan ini,” jelasnya.
Pengaruh diplomatik dan keamanan Tiongkok yang berkembang di kawasan Pasifik -,terutama penandatanganan pakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon pada bulan April,- telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa negara Barat tentang niatnya.
Tetapi Ardern mengatakan Tiongkok telah lama menjadi pemain di kawasan itu dan akan salah jika mengharapkan negara-negara kepulauan Pasifik yang berdaulat untuk "berpihak".
Ketika ketegangan meningkat di Pasifik, diplomasi harus menjadi "alat terkuat", katanya, memperingatkan agar tidak mengisolasi pemain besar alih-alih terlibat dengan mereka.
“Bahkan ketika Tiongkok menjadi lebih tegas. Masih ada bidang kerja sama dengan Beijing seperti perdagangan,” tutur Ardern.
Selandia Baru bagaimanapun telah mencatat keprihatinannya tentang tindakan Tiongkok di Laut China Selatan, Hong Kong dan perlakuannya terhadap Uighur di Xinjiang, termasuk melalui lembaga multilateral.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
