Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara lain pun telah mengumumkan pemboikotan diplomatik atas masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Xinjiang, Tiongkok.
Dilansir dari AFP, Jumat, 24 Desember 2021, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Jepang, Hirokazu Matsuno tidak menyebut keputusan itu sebagai boikot. Namun, ia mengatakan “tidak ada rencana” untuk mengirim perwakilan politik ke Olimpiade.
“Jepang percaya adalah penting bahwa nilai-nilai bersama yang dianut oleh komunitas internasional seperti kebebasan, HAM, dan supremasi hukum juga dihormati di Tiongkok,” kata Matsuno.
“Seperti yang ditunjukkan Tokyo 2020 kepada dunia, Olimpiade dan Paralimpiade adalah festival perdamaian dan olahraga yang memberi keberanian kepada dunia,” ujar jubir berusia 59 tahun itu.
Matsuno mengatakan, keputusan tersebut dibuat setelah pertimbangan “komprehensif”, mencatat bahwa Jepang telah mengadakan diskusi dengan pihak Tiongkok terkait masalah HAM “di berbagai tingkatan”.
Bulan ini, AS, Inggris, Australia, dan Kanada diketahui mengumumkan boikot diplomatik atas Olimpiade itu atas apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran hak yang meluas oleh Tiongkok, termasuk terhadap minoritas Muslim Uighur.
Boikot mereka berhenti dikarenakan tidak mengirim atlet ke Olimpiade Musim Dingin, yang dimulai pada 4 Februari mendatang. Namun, Tiongkok telah memperingatkan keempat negara akan “membayar harga” untuk kampanye yang dipimpin AS.
Jepang, tuan rumah Olimpiade Tokyo yang ditunda karena virus tahun ini, disebut berada dalam posisi yang sulit karena ketegangan berfluktuasi antara AS dan Tiongkok. Keduanya merupakan mitra dagang utama.
Matsuno menyatakan, Ketua Olimpiade Tokyo 2020, Seiko Hashimoto dan Ketua Komite Olimpiade Jepang (JOC), Yasuhiro Yamashita akan menghadiri Olimpiade Musim Dingin di Beijing, Tiongkok. (Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
