Tindakan ini merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk berhenti mempromosikan budaya Tajik dan melarang praktik keagamaan publik.
Selain itu, negara di Asia Tengah, yang lebih dari 95 persen penduduknya beragama Islam, melarang praktik anak muda ‘meminta uang’ pada hari raya Idulfitri. Inisiatif terbaru negara ini untuk memajukan “identitas sekuler” adalah pelarangan jilbab.
“Langkah ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai dan budaya leluhur,” kata Presiden Rahmon Emomali, dalam pernyataan resminya, dikutip dari Kashmir Press, Rabu, 26 Juni 2024.
Media yang berbasis di Tajik melaporkan bahwa mereka yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan denda yang besar mulai dari 8.000 hingga 65.000 Somoni (Rp12 juta hingga Rp99 juta).
“Jika para pemimpin agama dan pejabat pemerintah mengabaikan aturan baru ini, mereka akan dikenakan denda yang jauh lebih besar,” kata media lokal.
Pada 19 Juni, di sidang ke-18 majelis tinggi Parlemen Tajikistan, rancangan undang-undang yang melarang hijab disetujui. DPR juga mengesahkan undang-undang yang melarang generasi muda merayakan Idulfitri dan Iduladha.
Menurut laporan BBC tahun 2016, sebagai bagian dari “kampanye anti-radikalisasi,” polisi Tajikistan diduga memotong janggut 13.000 pria dan menutup 160 toko yang menjual jilbab.
Ribuan pria dipenjarakan, menurut laporan tersebut, karena “mengambil tingkah laku yang asing dan tidak sesuai dengan budaya Tajik.”
Dinyatakan bahwa salah satu pelanggaran paling serius adalah tidak mencukur. Presiden juga telah memperingatkan warga Tajik untuk mengenakan pakaian berwarna putih, bukan hitam, saat berkabung.
Baca juga: Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Pemakaian Hijab, Apa Alasannya?
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
