Melansir euronews.com, pemerintah Tajikistan baru-baru ini mengeluarkan undang-undang yang melarang jilbab atau hijab. Undang-undang tersebut disetujui oleh majelis tinggi parlemen Majlisi Milli pada Kamis lalu.
Disebutkan dalam peraturannya bahwa warga Tajikistan dilarang mengenakan ‘pakaian asing’, termasuk jilbab atau penutup kepala yang dikenakan perempuan muslim. Sebaliknya, warga Tajikistan dianjurkan pakai pakaian nasional negara tersebut.
Peraturan ini diterapkan pemerintah sebagai langkah dalam “melindungi nilai-nilai budaya nasional”. Selain itu, pemerintah Tajikistan juga berupaya “mencegah takhayul dan ekstremisme”.
| Baca juga: Tembak Dua Orang di Bandara Moldova, Seorang Pria Tajikistan Tewas |
Denda Pemakaian Jilbab
Masyarakat yang melanggar larangan pemakaian jilbab akan didenda dengan jumlah mulai dari 7.920 somoni Tajikistan (Rp12 juta) untuk warga negara biasa, 54.000 somoni (Rp82,6 juta) untuk pejabat pemerintah dan 57.600 somoni (Rp88 juta) bagi tokoh agama.Undang-undang serupa yang disahkan awal bulan ini juga berdampak pada beberapa praktik keagamaan, seperti tradisi berusia berabad-abad yang dikenal di Tajikistan sebagai “iydgardak,” di mana anak-anak pergi dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan uang pada hari raya Idul Fitri.
Keputusan tersebut tentunya mengejutkan. Pasalnya menurut sensus terakhir pada tahun 2020, sebanyak 96 persen dari 10 juta penduduk negara Asia Tengah ini memeluk agama Islam.
Namun, menurut Euronews.com, larangan hijab di Tajikistan dipandang sebagai cerminan dari garis politik yang diupayakan oleh pemerintahan presiden seumur hidup, Emomali Rahmon, sejak tahun 1997.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
