Saat ini, buku-buku itu sudah dihapus dari rak perpustakaan umum Hong Kong.
"Buku-buku ini dapat diakses oleh orang-orang di toko buku swasta. Jika mereka ingin membeli, mereka dapat membeli," ucap kepala eksekutif Hong Kong tersebut, dilansir dari AFP, Selasa, 16 Mei 2023.
"Apa yang perlu dilakukan perpustakaan adalah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum apa pun di Hong Kong, termasuk tentu saja, hak cipta, dan lain-lain, dan juga jika mereka menyebarkan pesan apa pun yang tidak sesuai dengan kepentingan Hong Kong,” tambah Lee.
Hong Kong, yang kembali dari pemerintahan Inggris ke Tiongkok pada 1997 dengan janji kebebasan yang luas, dalam beberapa tahun terakhir telah mengekang kebebasan individu di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Tiongkok.
Namun, otoritas Tiongkok mengatakan, undang-undang keamanan telah membawa stabilitas setelah protes massa pro-demokrasi pada 2019.
Tugu peringatan publik dan peringatan penumpasan berdarah Tiongkok di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989 pernah diizinkan di Hong Kong, tidak seperti Tiongkok daratan yang menjadi topik yang tabu dan disensor.
Baca juga: Peringati Tragedi Tiananmen, Sejumlah Aktivis di Hong Kong Dipenjara
Namun, dalam tiga tahun terakhir, otoritas Hong Kong telah melarang acara penyalaan lilin tahunan pada tanggal 4 Juni dengan alasan jarak sosial Covid-19. Monumen publik termasuk patung "dewi demokrasi" telah dibongkar dari 3 universitas.
Dengan pencabutan pembatasan Covid-19 tahun ini, beberapa aktivis menyerukan agar acara 4 Juni dilanjutkan.
Surat kabar Ming Pao Hong Kong melaporkan bahwa lebih dari 40 persen materi video dan buku yang melibatkan “tema politik” telah dihapus dari perpustakaan umum sejak tahun 2020.
Komisi Audit yang didukung pemerintah melaporkan tinjauan pemerintah selama dua tahun atas bahan perpustakaan hampir selesai. Dan buku perpustakaan yang secara nyata bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional dan mengeluarkannya dari koleksi perpustakaan," kata mereka.
Undang-undang keamanan nasional, yang menghukum tindakan termasuk subversi dan kolusi dengan pasukan asing dengan kemungkinan penjara seumur hidup, telah dikritik sebagai alat represi oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
