Ini bukan kali pertama pencabutan kamera pengawasan buatan Tiongkok terjadi. Tahun lalu, Inggris dan Amerika Serikat (AS) melakukan langkah serupa.
Mereka khawatir data perangkat dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dilansir dari laman BBC, Kamis, 9 Februari 2023, perusahaan Tiongkok, Hikvision mengatakan, ketakutan itu tidak berdasar. Sedangkan perusahaan Dahua belum berkomentar terkait pencabutan kamera buatan mereka.
| Baca: Khawatir Dimata-matai, Australia Periksa CCTV Buatan Tiongkok. |
Audit situs pemerintah Australia menemukan kamera dan peralatan keamanan terletak di lebih dari 200 gedung, di hampir setiap departemen - termasuk departemen urusan luar negeri dan jaksa agung.
Setidaknya satu unit juga ditemukan di departemen pertahanan, tetapi jumlah total di lokasi pertahanan tidak diketahui.
Menteri Pertahanan dan Wakil Perdana Menteri Richard Marles mengatakan, pemerintah akan menemukan dan menghapus kamera dari setiap lokasi pertahanan untuk membuat mereka "benar-benar aman".
"Saya tidak berpikir kita harus melebih-lebihkan (keseriusannya), tetapi ini adalah hal penting yang telah menjadi perhatian kami dan kami akan memperbaikinya," katanya.
Ia menambahkan perangkat tersebut sudah ada sebelum dia menjabat.
Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan, pemerintah akan meninjau apakah kamera di gedung-gedung pemerintah lainnya perlu dihapus juga. Menteri Bayangan untuk Keamanan Siber James Paterson, yang meminta audit, mengatakan mereka melakukannya.
"Australia ‘tidak mungkin’ mengetahui apakah data yang dikumpulkan oleh perangkat tersebut diserahkan ke badan intelijen Tiongkok," ungkapnya.
Menurut Paterson, undang-undang keamanan nasional Tiongkok dapat digunakan untuk memaksa organisasi atau warga negara mana pun, "untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan pekerjaan intelijen negara".
Paterson juga berpendapat Australia tidak boleh mendukung Hikvision dan Dahua karena alasan "moral". Dia mengatakan, kedua perusahaan telah terlibat langsung dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan massal terhadap warga Uighur di Xinjiang.
Hikvision mengatakan "benar-benar salah" untuk menggambarkan mereka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
"Tidak ada lembaga atau penilaian teknis terkemuka yang sampai pada kesimpulan ini," kata seorang juru bicara perusahaan tersebut.
Perusahaan mengatakan tidak dapat mengakses data video pengguna akhir dan karena itu tidak dapat mengirimkannya ke pihak ketiga.
Pada November lalu, Inggris juga memblokir pemasangan kamera pengintai baru yang dibuat oleh Dahua dan Hikvision di "situs sensitif" karena masalah keamanan. Ia juga mengatakan akan meninjau apakah perangkat yang sudah ada harus dihapus.
Beberapa hari kemudian AS melarang penjualan dan impor peralatan komunikasi baru dari lima perusahaan yang berbasis di Negeri Tirai Bambu termasuk Dahua dan Hikvision.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan dia tidak peduli tentang bagaimana pemerintah Beijing akan bereaksi terhadap langkah tersebut. "Kami bertindak sesuai dengan kepentingan nasional Australia. Kami melakukannya secara transparan dan itulah yang akan terus kami lakukan," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
