Laporan yang belum dikonfirmasi mengatakan bahwa sejumlah warga Korea Utara telah meninggal dunia akibat kelaparan.
Namun para ahli mengatakan tidak ada tanda-tanda kematian massal atau kelaparan. Mereka mengatakan pertemuan Partai Buruh Korea Utara yang akan datang kemungkinan dimaksudkan untuk menopang dukungan bagi pemimpin Kim Jong-un di saat dirinya tengah mendorong program senjata nuklir dalam menentang tekanan dan rentetan sanksi pimpinan Amerika Serikat (AS).
"Kim Jong-un tidak dapat memajukan program nuklirnya secara stabil jika ia gagal menyelesaikan masalah pangan secara mendasar, karena dukungan publik akan terguncang," kata Lim Eul-chul, seorang profesor Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam di Seoul.
"Pertemuan diadakan untuk memperkuat persatuan internal sembari menyatukan ide-ide mengatasi kekurangan pangan," sambungnya, dikutip dari laman voanews.com, Sabtu, 25 Februari 2023.
Rapat pleno Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara dijadwalkan berlangsung akhir Februari. Agenda spesifiknya tidak diketahui, tetapi Politbiro partai tersebut sebelumnya mengatakan bahwa "titik balik diperlukan untuk secara dinamis mempromosikan perubahan radikal dalam pembangunan pertanian."
Acara tersebut akan menjadi sesi pleno pertama partai yang diadakan hanya untuk membahas masalah pertanian, meski isu tersebut kerap menjadi bahasan utama di konferensi yang lebih luas di Korea Utara.
Meningkatkan hasil biji-bijian merupakan salah satu dari 12 prioritas ekonomi yang diadopsi partai tersebut dalam rapat pleno di bulan Desember lalu.
Korea Utara membutuhkan sekitar 5,5 juta ton biji-bijian untuk memberi makan 25 juta penduduknya, kurang sekitar 1 juta ton setiap tahunnya. Sekitar setengah dari kesenjangan biasanya diimbangi pembelian biji-bijian tidak resmi dari Tiongkok. Sisanya adalah kekurangan yang belum terselesaikan, kata Kwon Tae-jin, seorang ekonom senior di Institut GS&J swasta di Korea Selatan.
Kwon mengatakan pembatasan perdagangan lintas batas karena pandemi kemungkinan telah menghambat pembelian beras tidak resmi dari Tiongkok. Upaya otoritas Korea Utara untuk memperketat kontrol dan membatasi aktivitas pasar juga memperburuk situasi, katanya.
"Saya yakin tahun ini Korea Utara menghadapi situasi pangan terburuk sejak Kim Jong-un berkuasa," kata Kwon.
Baca juga: Risiko Kelaparan Tinggi, Pakar PBB Serukan Sanksi Korut Dilonggarkan
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
