Ilustrasi berkibarnya bendera Taiwan. (AFP)
Ilustrasi berkibarnya bendera Taiwan. (AFP)

Enggak Mau Berantem, Tiongkok Serukan 'Penyatuan Damai' dengan Taiwan

Fajar Nugraha • 21 September 2022 14:37
Beijing: Tiongkok bersedia melakukan upaya maksimal untuk mengupayakan 'penyatuan kembali' secara damai dengan Taiwan. Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Tiongkok pada Rabu 21 September, setelah berminggu-minggu manuver militer dan latihan perang oleh Beijing di dekat pulau itu.
 
Negeri Tirai Bambu mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Tiongkok dan mengatakan, hanya penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.
 
Tiongkok telah melakukan latihan di dekat Taiwan sejak awal bulan lalu setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taipei, termasuk menembakkan rudal ke perairan dekat pulau itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ma Xiaoguang, Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan Pemerintah Tiongkok mengatakan, pada konferensi pers di Beijing bahwa pihaknya bersedia melakukan upaya terbesar untuk mencapai "penyatuan kembali" secara damai.
 
"Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali," kata Ma, seperti dikutip AFP.
 
"Tekad Tiongkok untuk melindungi wilayah tidak tergoyahkan," tambahnya.
 
Tiongkok telah mengusulkan model "satu negara, dua sistem" untuk Taiwan, mirip dengan formula di mana bekas jajahan Inggris di Hong Kong kembali ke Pemerintahan Tiongkok pada 1997.
 
Ma mengatakan Taiwan dapat memiliki "sistem sosial yang berbeda dari daratan" yang memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama, tetapi itu "di bawah prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan."
 
Semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal itu dan hampir tidak memiliki dukungan publik, menurut jajak pendapat. Terlebih, setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun 2020 setelah kota itu diguncang oleh antipemerintah dan anti-China yang terkadang disertai kekerasan dan protes.
 
Tidak hanya itu, Tiongkok juga tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya, dan pada 2005 mengesahkan undang-undang yang memberi negara itu dasar hukum untuk tindakan militer terhadap Taiwan jika ia memisahkan diri atau tampaknya akan melakukannya.
 
Sebelumnya, Tiongkok telah menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sejak dia pertama kali menjabat pada 2016, dengan keyakinan bahwa dia adalah seorang separatis. Dia telah berulang kali menawarkan untuk berbicara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.
 
Namun pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Singapura pada 2015.
 
Berbicara pada konferensi pers yang sama, Qiu Kaiming, kepala departemen penelitian di Kantor Kerja Taiwan, mengatakan pertemuan Xi-Ma menunjukkan "fleksibilitas strategis" mereka terhadap Taiwan.
 
Itu "menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang Tiongkok di kedua sisi Selat benar-benar bijaksana dan cukup mampu memecahkan masalah kita sendiri", tambahnya.
 
Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa karena pulau itu tidak pernah diperintah oleh Republik Rakyat Tiongkok, klaim kedaulatannya tidak berlaku.
 
Baca:  Tiongkok Sebut Pernyataan Biden Soal Taiwan 'Pelanggaran Berat'
 
(WIL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif