Mahasiswa di India menentang aturan yang melarang penggunaan hijab di lingkungan sekolah. Foto: EPA
Mahasiswa di India menentang aturan yang melarang penggunaan hijab di lingkungan sekolah. Foto: EPA

Pengadilan Karnataka India Resmi Putuskan Larangan Penggunaan Hijab di Kelas

Marcheilla Ariesta • 15 Maret 2022 14:58
Karnataka: Pengadilan di Karnataka, India menguatkan larangan penggunaan hijab di kelas pada Selasa, 15 Maret 2022. Keputusan ini menjadi preseden bagi seluruh negara yang memiliki minoritas Muslim yang besar.
 
Larangan bulan lalu oleh negara bagian selatan India itu memicu protes beberapa siswa dan orang tua Muslim, dan protes balik oleh siswa Hindu. Para pengkritik larangan mengatakan, keputusan itu adalah cara lain untuk meminggirkan komunitas yang menyumbang sekitar 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas beragama Hindu.
 
Baca: Beberapa Sekolah di India Mulai Dibuka Kembali Usai Protes Larangan Hijab.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami berpendapat bahwa mengenakan jilbab oleh wanita Muslim tidak menjadi bagian dari praktik keagamaan yang penting," kata Ketua Hakim Ritu Raj Awasthi dari Pengadilan Tinggi Karnataka dalam putusannya, dilansir dari Channel News Asia.
 
Dia mengatakan, pemerintah memiliki kekuatan untuk meresepkan pedoman yang seragam, menolak berbagai petisi yang menentang perintah tersebut.
 
Menjelang putusan, pihak berwenang Karnataka mengumumkan penutupan sekolah dan perguruan tinggi. Mereka memberlakukan pembatasan pertemuan publik di beberapa wilayah negara bagian untuk mencegah potensi masalah.
 
Karnataka adalah satu-satunya negara bagian selatan yang diperintah oleh partai nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi. Negara bagian ini akan mengadakan pemilihan majelis negara bagian tahun depan.
 
Siswa yang menentang larangan tersebut di pengadilan mengatakan, mengenakan jilbab adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi India dan praktik penting dalam Islam. 
 
Abdul Majeed, ketua Karnataka dari Partai Sosial Demokrat India yang terutama berjuang untuk tujuan Muslim, mengatakan dia akan berbicara dengan para pembuat petisi dan orang tua mereka untuk membantu menentang putusan di Mahkamah Agung, jika mereka ingin melakukannya.
 
"Perintah pengadilan tinggi bertentangan dengan hak-hak individu, terhadap hak-hak dasar dan terhadap hak-hak agama," katanya.
 
"Perempuan Muslim telah mengenakan jilbab selama ratusan tahun," sambung dia.
 
Larangan Karnataka menyebabkan protes di beberapa bagian lain negara itu. Hal ini juga menuai kritik dari Amerika Serikat (AS) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
 
Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Federal Amit Shah mengatakan, dia lebih suka siswa tetap mengenakan seragam sekolah daripada pakaian keagamaan apa pun.  Saat ini, tidak ada undang-undang atau aturan pusat tentang seragam sekolah di seluruh negeri, tetapi keputusan Karnataka dapat mendorong lebih banyak negara bagian untuk mengeluarkan pedoman tersebut.
 
Para menteri Karnataka mengatakan, bahwa siswa perempuan Muslim yang menjauh dari kelas sebagai protes terhadap larangan tersebut harus menghormati keputusan tersebut, dan bergabung kembali dengan sekolah.
 
India telah mengalami beberapa kerusuhan Hindu-Muslim yang mematikan sejak kemerdekaan pada 1947.  Namun, hampir tidak ada kerusuhan di negara bagian selatan.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif