Karachi: Menteri Tenaga Kerja dan Penerangan Sindh, Saeed Ghani, mengatakan bahwa Perdana Menteri Imran Khan telah muncul sebagai penguasa sipil pertama Pakistan yang melanggar Konstitusi 1973.
Berbicara pada konferensi pers di sini di gedung Majelis Sindh pada Selasa 5 April 2022, Menteri Penerangan Sindh mengingat bahwa sebelumnya hanya diktator militer yang telah membatalkan Konstitusi 1973.
Baca: Pengadilan Tinggi Pakistan Lanjutkan Sidang untuk Tentukan Nasib PM Khan.
Saeed Ghani mengatakan bahwa Imran Khan telah menyesatkan massa untuk menyebabkan anarki di negara ini. Dia mengatakan bahwa Mahkamah Agung tidak punya pilihan selain untuk memberikan penilaian terhadap keputusan Wakil Ketua Majelis Nasional tentang langkah tidak percaya Oposisi, karena jika tidak sekitar 200 anggota Majelis Nasional dan jutaan pemilih patriotik mereka akan menjadi pengkhianat untuk negara.
“Mantan Perdana Menteri negara yang gila telah menyarankan nama mantan ketua hakim yang gila sebagai PM sementara berikutnya,” ujar Ghani, seperti dikutip AFP, Rabu 6 April 2022.
“Oposisi tidak memiliki keinginan untuk mengambil alih kekuasaan karena yang diinginkan hanyalah supremasi Konstitusi di negara ini,” tegasnya.
Ghani mengatakan bahwa orang-orang dari setiap kota di negara itu telah menyatakan kurangnya kepercayaan pada PM Imran Khan selama kampanye panjang PPP baru-baru ini dari Karachi ke Islamabad.
Menurut Ghani hingga 200 anggota Majelis Nasional secara terbuka menentang PM sementara Imran Khan pada gilirannya menyebut mereka pengkhianat.
“Namun faktanya, Imran Khan, Presiden Dr Arif Alvi, Ketua dan Wakil Ketua, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum Federal, semuanya telah melakukan makar dengan melanggar Konstitusi. Semua otoritas ini harus diadili dan dihukum berat berdasarkan Pasal enam Konstitusi,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Ghani juga menyalahkan Imran Khan karena menyesatkan massa untuk menciptakan anarki di negara. Menurutnya Ketua Majelis Nasional tidak diberdayakan untuk bertindak di luar Konstitusi, karena pembicara tidak memiliki kekuatan seperti kaisar. Menteri Penerangan Sindh mengatakan bahwa Pakistan Tehreek-e-Insaf dalam pemilihan umum 2018 telah mendapatkan 16,8 juta suara sementara partai-partai Oposisi anti-PTI telah mengumpulkan 35 juta suara.
Ghani mengatakan bahwa Pakistan telah melewati fase kritis dalam sejarah negara itu. Dia mengatakan bahwa Imran Khan tidak memiliki kekuatan untuk menyebut seseorang pengkhianat.
Dia mengatakan bahwa duta besar negara itu terbiasa bertemu orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat termasuk politisi, jurnalis, pedagang, karena dia juga beberapa kali bertemu diplomat. Dirinya mengatakan bahwa pertemuan dengan diplomat tidak berarti bahwa seseorang melakukan makar.
Untuk sebuah pertanyaan, Ghani mengatakan bahwa pengadilan harus memberikan penilaian dalam lingkup Konstitusi seperti halnya Parlemen dan PM juga harus mematuhi Konstitusi saat mengambil keputusan. Di mata Ghani, PM tidak memiliki wewenang untuk menyebut musuh politiknya sebagai pengkhianat. Dia mengatakan bahwa Imran telah menjuluki persaingan politik yang sedang berlangsung di negara itu sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan.
Berbicara pada konferensi pers di sini di gedung Majelis Sindh pada Selasa 5 April 2022, Menteri Penerangan Sindh mengingat bahwa sebelumnya hanya diktator militer yang telah membatalkan Konstitusi 1973.
Baca: Pengadilan Tinggi Pakistan Lanjutkan Sidang untuk Tentukan Nasib PM Khan.
Saeed Ghani mengatakan bahwa Imran Khan telah menyesatkan massa untuk menyebabkan anarki di negara ini. Dia mengatakan bahwa Mahkamah Agung tidak punya pilihan selain untuk memberikan penilaian terhadap keputusan Wakil Ketua Majelis Nasional tentang langkah tidak percaya Oposisi, karena jika tidak sekitar 200 anggota Majelis Nasional dan jutaan pemilih patriotik mereka akan menjadi pengkhianat untuk negara.
“Mantan Perdana Menteri negara yang gila telah menyarankan nama mantan ketua hakim yang gila sebagai PM sementara berikutnya,” ujar Ghani, seperti dikutip AFP, Rabu 6 April 2022.
“Oposisi tidak memiliki keinginan untuk mengambil alih kekuasaan karena yang diinginkan hanyalah supremasi Konstitusi di negara ini,” tegasnya.
Ghani mengatakan bahwa orang-orang dari setiap kota di negara itu telah menyatakan kurangnya kepercayaan pada PM Imran Khan selama kampanye panjang PPP baru-baru ini dari Karachi ke Islamabad.
Menurut Ghani hingga 200 anggota Majelis Nasional secara terbuka menentang PM sementara Imran Khan pada gilirannya menyebut mereka pengkhianat.
“Namun faktanya, Imran Khan, Presiden Dr Arif Alvi, Ketua dan Wakil Ketua, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum Federal, semuanya telah melakukan makar dengan melanggar Konstitusi. Semua otoritas ini harus diadili dan dihukum berat berdasarkan Pasal enam Konstitusi,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Ghani juga menyalahkan Imran Khan karena menyesatkan massa untuk menciptakan anarki di negara. Menurutnya Ketua Majelis Nasional tidak diberdayakan untuk bertindak di luar Konstitusi, karena pembicara tidak memiliki kekuatan seperti kaisar. Menteri Penerangan Sindh mengatakan bahwa Pakistan Tehreek-e-Insaf dalam pemilihan umum 2018 telah mendapatkan 16,8 juta suara sementara partai-partai Oposisi anti-PTI telah mengumpulkan 35 juta suara.
Ghani mengatakan bahwa Pakistan telah melewati fase kritis dalam sejarah negara itu. Dia mengatakan bahwa Imran Khan tidak memiliki kekuatan untuk menyebut seseorang pengkhianat.
Dia mengatakan bahwa duta besar negara itu terbiasa bertemu orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat termasuk politisi, jurnalis, pedagang, karena dia juga beberapa kali bertemu diplomat. Dirinya mengatakan bahwa pertemuan dengan diplomat tidak berarti bahwa seseorang melakukan makar.
Untuk sebuah pertanyaan, Ghani mengatakan bahwa pengadilan harus memberikan penilaian dalam lingkup Konstitusi seperti halnya Parlemen dan PM juga harus mematuhi Konstitusi saat mengambil keputusan. Di mata Ghani, PM tidak memiliki wewenang untuk menyebut musuh politiknya sebagai pengkhianat. Dia mengatakan bahwa Imran telah menjuluki persaingan politik yang sedang berlangsung di negara itu sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
