Sebuah partai junior juga mengisyaratkan akan meninggalkan koalisi yang berkuasa dalam waktu seminggu.
Langkah itu tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup pemerintah tetapi mengancam peluangnya untuk secara sah memperpanjang peraturan keadaan darurat negara itu.
Para diplomat Barat di Kolombo telah menyatakan keprihatinannya atas penggunaan undang-undang darurat untuk meredam perbedaan pendapat demokratis dan mengatakan mereka memantau perkembangan dengan cermat.
Asosiasi Pengacara yang berpengaruh di Sri Lanka telah mendesak pemerintah untuk membatalkan keadaan darurat, yang memungkinkan pasukan keamanan untuk menangkap dan menahan tersangka untuk waktu yang lama tanpa tuduhan.
Protes solidaritas dipentaskan di tempat lain di dunia selama akhir pekan, termasuk di kota Melbourne, Australia, rumah bagi diaspora Sri Lanka yang besar.
Kekurangan mata uang asing yang kritis telah membuat Sri Lanka berjuang untuk membayar utang luar negerinya yang membengkak sebesar USD51 miliar dengan pandemi yang merusak pendapatan vital dari pariwisata dan pengiriman uang.
Krisis juga membuat negara yang bergantung pada impor tidak mampu membayar bahkan untuk kebutuhan pokok. Kekurangan solar juga telah memicu kemarahan di seluruh Sri Lanka dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan protes di pompa kosong, dan utilitas listrik telah memberlakukan pemadaman 13 jam untuk menghemat bahan bakar.
Banyak ekonom juga mengatakan krisis telah berakhir diperparah oleh salah urus pemerintah, akumulasi pinjaman selama bertahun-tahun dan pemotongan pajak yang keliru. Sri Lanka pun saat ini sedang bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional untuk bailout.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
