Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI telah memgimbau WNI di Afghanistan untuk segera meninggalkan negara itu. Berdasarkan data Kemenlu, ada enam WNI di Afghanistan, belum termasuk staf KBRI.
Menurut Rizki, imbauan saja tidak cukup.
"Pemerintah harus turun langsung, mendata seluruh WNI di sana, dan yang paling penting melakukan evakuasi atau penjemputan, serta menyiapkan kebutuhan mereka, karena melindungi keselamatan warga negara adalah hal yang paling utama," kata Rizki dalam pernyataan tertulisnya, Jumat, 23 Juli 2021.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus mengambil peran aktif untuk gencatan senjata. Selain itu, Pemerintah Indonesia harus mendorong perdamaian di antara pihak yang berseteru.
"Sebagai sesama negara Muslim, Indonesia punya tanggung jawab ikut mendorong perdamaian di dunia," imbuhnya.
Baca juga: Afghanistan: Klaim Taliban Kuasai 90 Persen Perbatasan Kebohongan Mutlak
Rizki mendesak pemerintah harus melakukan respons cepat dalam mengevakuasi WNI. Sebab, kata Rizki, keterlambatan eksekusi hanya menyisakan kekhawatiran terburuk terkait WNI.
"Kami meminta Kemenlu dan pemerintah melakukan langkah-langkah evakuasi secara tepat dan berkoordinasi dengan negara-negara sahabat untuk memantau perkembangan politik di Afghanistan," pungkas politisi fraksi Partai Demokrat tersebut.
Taliban Kuasai Afghanistan
Kelompok Taliban mengklaim sudah menguasai 90 persen wilayah perbatasan Afghanistan. Klaim tersebut disampaikan usai melakukan pertempuran di wilayah perbatasan dengan pasukan pemerintah.
Namun, klaim Taliban tersebut dibantah pemerintah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan menegaskan, wilayah perbatasan saat ini dikuasai dan dijaga oleh pasukan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
