Pertemuan terjadi tak lama setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertamanya tentang Myanmar. Mereka menuntut agar junta segera mengakhiri segala bentuk kekerasan yang terjadi di sana setelah kudeta pada Februari tahun lalu.
Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan kekacauan yang melanda Myanmar sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Namun, hanya ada sedikit kemajuan dalam 'konsensus lima poin' yang disepakati dengan junta pada April 2021. Konsensus itu menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan dialog antara militer dan gerakan anti kudeta,
"Ada diskusi terus terang dan konstruktif antara menteri luar negeri Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam dan Kamboja," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Kanchana Patarachoke, dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 23 Desember 2022.
Pertemuan tersebut membahas tentang memfasilitasi bantuan kemanusiaan, kata Kanchana, serta "menjajaki pendekatan lain yang dapat mendukung pelaksanaan Konsensus Lima Poin".
Kementerian luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar mengatakan, delegasi itu 'dengan ramah' bertukar pandangan mengenai masalah implementasi lima poin konsensus ASEAN oleh Myanmar.
Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari setahun menteri luar negerinya bertemu langsung dengan kelompok menteri luar negeri ASEAN, setelah blok tersebut menolak junta dari pertemuan puncak tingkat atas karena kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian ASEAN.
Itu juga merupakan perjalanan pertama Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin ke luar negeri sejak mengunjungi Tiongkok pada bulan Maret.
"Menteri Myanmar yang bertanggung jawab atas kerja sama internasional dan bantuan kemanusiaan juga hadir," lapor Channel News Asia.
Kanchana menekankan bahwa meskipun pertemuan tersebut merupakan pertemuan 'non-ASEAN', pertemuan tersebut dimaksudkan untuk 'melengkapi' kerja blok regional tersebut.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang telah terpecah selama beberapa dekade di Myanmar. Tapi, kemarin Dewan Keamanan menyerukan pembebasan mantan pemimpin Aung San Suu Kyi dan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang.
Sebanyak 12 anggota memberikan suara setuju, dengan anggota tetap Tiongkok dan Rusia, serta India, abstain.
Baca juga: Akhirnya DK PBB Sepakat Soal Myanmar, Desak Junta Bebaskan Tahanan Politik
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
