Pertemuan ini terlaksana lewat kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan rencana transisi energi Indonesia dari perspektif sektor riil dan menawarkan kerja sama proyek transisi energi yang dapat menjadi hasil konkret dalam Presidensi Indonesia di G20 2022.
Berlangsung secara virtual pada Jumat, 1 April lalu, pertemuan dihadiri 340 peserta dari 158 perusahaan serta pemerintah dan perwakilan kamar dagang asing dari negara-negara G20. Pertemuan ini juga bertujuan memancing minat para investor agar mau berinvestasi di Indonesia.
?Acara dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan yang dalam sambutannya menegaskan komitmen Presidensi Indonesia di G20 untuk menciptakan hasil konkret yang akan dirasakan masyarakat luas dan negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga didorong untuk memanfaatkan momentum presidensi ini untuk merealisasikan potensi kerja sama dengan negara-negara G20 di bidang transisi energi.
"Kita harus menunjukkan bahwa forum G20 bisa memberikan keuntungan dan manfaat untuk semua," ujar Cecep, dalam keterangan tertulis di situs Kemenlu RI, Senin, 4 April 2022.
Deputy Chair B20 Taskforce Energy, Sustainability, and Climate Agung Wicaksono mengatakan, sebagai bagian dari engagement group di G20, TF ESC B20 akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk transisi energi berkelanjutan dengan tiga fokus pada isu-isu prioritas yang mengacu pada garis besar arahan Presiden Joko Widodo, yakni mempercepat transisi menuju penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi adil dan terjangkau, serta kerja sama global dalam meningkatkan ketahanan energi.
Agung menuturkan, pertemuan bisnis virtual ini bertujuan mencari peluang investasi dan kemitraan di antara negara-negara G20, terutama dalam proyek-proyek hijau. Menurutnya, elektrifikasi, pembangkit berbasis energi terbarukan, dan efisiensi energi adalah pilar utama transisi energi serta investasi dalam teknologi dan sektor transisi energi semakin cepat.
"Kami berharap melalui acara ini, kami dapat membangun banyak peluang program kemitraan global untuk mencapai tujuan global dan SDGs yang lebih berkelanjutan," kata Agung.
?Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari menambahkan, G20 memberikan nilai strategis juga manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia karena di dalamnya hadir komunitas bisnis internasional yang secara bersama-sama ingin menyelesaikan tiga masalah penting yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tiga hal tersebut yakni pembangunan arsitektur kesehatan global, optimalisasi teknologi digital, dan transisi energi.
"Ini akan menimbulkan praktek industri berkelanjutan, seperti bersama-sama menekan dekarbonisasi untuk mencapai nol emisi dan bersama melakukan support transisi energi," sebut Rabin.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, selaku Ketua Forum Bisnis (B20) dalam Presidensi G20 menyampaikan bahwa Duta Kamar Dagang dan Industri dari masing-masing negara yang hadir saat ini memiliki kesamaan untuk membuat korporasi saling menguntungkan, terutama dalam energi baru dan terbarukan.
?"Kami berharap ke depannya akan ada kemajuan dari pertemuan hari ini untuk menyusun strategi dalam mengimplementasikan energi baru terbarukan mendukung transisi energi," ucap Shinta.
Pada forum ini, Pertamina melalui Subholding Pertamina New And Renewable Energy (PNRE), PLN, PT Jababeka dan Mitsubishi Heavy Industries Group menampilkan proyek-proyek yang dapat dikolaborasikan dengan mitra asing. Tercatat ada 16 proyek yang ditawarkan pada forum ini.
Pertamina menawarkan proyek unggulan antara lain disektor ekosistem mobil listrik, maupun proyek bioethanol yang memanfaatkan limbah kelapa sawit. Sementara PT. Jababeka menginfokan tawaran proyek diantaranya terkait dengan organic waste processing, serta pembangunan solar photovoltaic.
Dari acara tersebut diharapkan perusahaan-perusahaan yang hadir dapat melakukan pendekatan secara langsung kepada Pertamina NRE, PLN, PT Jababeka dan Mitsubishi Heavy Industries, LTD untuk melakukan diskusi lanjutan dan mengembangkan kemitraan dan kolaborasi untuk mempercepat transisi.
Baca: Pemerintah Siapkan Aturan Teknis Pajak Karbon Mulai 1 Juli 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
