Tidak hanya menunggu, Indonesia juga mendorong agar pemerintahan inklusif benar-benar terwujud di Afghanistan.
"Memang situasi sudah berubah, tapi Indonesia dan negara-negara dunia masih terus mendorong agar proses politik yang inklusif itu dapat berjalan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia, Selasa, 24 Agustus 2021.
Menlu Retno menyoroti janji pemerintahan inklusif yang disampaikan Taliban. Janji itu diucapkan beberapa hari usai Taliban merebut ibu kota Afghanistan pada 15 Agustus.
Jika suatu saat pemerintahan inklusif di Afghanistan terbentuk, apakah nantinya akan sesuai dengan harapan komunitas global?
Baca: Janji Taliban untuk Afghanistan: Pemerintah Baru Akan Inklusif
"Pertanyaannya memang seinklusif apa? Negara-negara dunia, termasuk Indonesia, tetap mendorong sekecil apapun kesempatannya. Penting bagi negara dunia, terutama negara-negara sekitar Afghanistan, untuk terus mendorong terjadinya proses politik yang inklusif, yang Afghan-owned, Afghan-led," imbuh Menlu Retno.
Pemerintahan inklusif, lanjut Menlu Retno, dibutuhkan agar Afghanistan dapat menjadi negara yang lebih damai dan stabil. "Saya kira itu merupakan harapan rakyat Afghanistan, yang memang sudah tidak mengenyam perdamaian untuk waktu cukup lama," tutur dia."
"Jadi sekali lagi, tetap posisi kita mendorong agar pembicaraan politik yang inklusif. Ini terus dicoba, walaupun situasi telah berubah. Masa depan Afghanistan sangat tergantung pada Afghanistan," tandas Menlu Retno.
Baca: RI Dorong Rekonsiliasi Nasional Afghanistan di Pertemuan Luar Biasa OKI
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
