Kuala Lumpur: Sultan Ibrahim Iskandar, seorang miliarder dari negara bagian selatan Malaysia, Johor, telah dilantik sebagai raja Malaysia ke-17. Ia dilantik di bawah sistem monarki bergilir yang unik.
Sultan berusia 65 tahun itu mengambil sumpah jabatannya di istana nasional di Kuala Lumpur dan menandatangani instrumen proklamasi jabatan di hadapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, keluarga kerajaan lainnya, dan anggota kabinet.
Monarki memainkan peran seremonial dalam demokrasi parlementer di Asia Tenggara, namun posisi tersebut menjadi lebih berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir karena ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.
Di bawah sistem monarki bergilir, kepala sembilan keluarga kerajaan Malaysia bergiliran menjadi raja, yang dikenal sebagai "Yang di-Pertuan Agong" setiap lima tahun.
Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, yang kembali memimpin negara bagian asalnya di Pahang setelah menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya sebagai raja.
Pemilihannya sudah diperkirakan secara luas, karena penguasa negara bagian Johor yang berbatasan dengan Singapura berada di urutan berikutnya berdasarkan urutan rotasi yang ditetapkan di antara sembilan penguasa negara bagian tersebut.
Miliarder Johor
Sultan Ibrahim merupakan salah satu orang terkaya di Tanah Air dan dikenal dengan banyak koleksi mobil dan sepeda motor mewahnya. Raja yang vokal ini memiliki hubungan yang kuat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan percaya bahwa perlu diberikan lebih banyak waktu untuk memperkuat perekonomian.
Sultan, sebelum pelantikannya, mengatakan kepada The Straits Times bahwa dia bermaksud menjadi raja yang aktif. Ia mengusulkan agar perusahaan minyak negara Malaysia, Petroliam Nasional, dan badan antikorupsi negara tersebut untuk melapor langsung kepada raja.
“Ini bukan promosi. Ini adalah tanggung jawab yang siap saya ambil,” katanya, dikutip dari The Straits Times, Rabu, 31 JAnuari 2024.
“(Rakyat) akan selalu didahulukan,” tegasnya.
Sebuah perusahaan yang dia miliki, mempunyai usaha patungan dengan pengembang properti asal Tiongkok, Country Garden, untuk mengembangkan proyek senilai USD100 miliar bernama Forest City di Johor. Dia juga memiliki tentara swasta.
Sultan secara terbuka menganjurkan pembentukan zona ekonomi khusus antara Johor dan negara tetangga, Singapura untuk memperkuat hubungan.
Konstitusi Federal Malaysia
Ia juga menyampaikan rencananya untuk menghidupkan kembali proyek jalur kereta api berkecepatan tinggi yang terhenti antara Malaysia dan Singapura, dengan perbatasan melintasi Forest City.
Namun, Anwar disebut 'meremehkan' pernyataan tersebut. Ia mengatakan, semua pendapat dapat didiskusikan tanpa mengabaikan konstitusi federal.
Konstitusi federal hanya memberi raja sedikit kekuasaan diskresi, dan sebagian besar raja diharuskan bertindak berdasarkan nasihat perdana menteri dan kabinet.
Hal ini juga memungkinkan raja untuk menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya memiliki mayoritas di parlemen, sebuah kekuasaan yang tidak pernah digunakan hingga 2020, karena perdana menteri biasanya dipilih melalui pemilu.
Raja al-Sultan kemudian menjalankan kekuasaan tersebut selama periode ketidakstabilan politik yang dipicu oleh kekalahan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang telah memerintah Malaysia tanpa gangguan sejak kemerdekaan hingga 2018. Ia memilih tiga perdana menteri terakhir di negara tersebut.
Sebelum turun tahta, Al-Sultan Abdullah menyerukan stabilitas politik, menanggapi laporan media bulan ini tentang dugaan rencana untuk menggulingkan pemerintah.
Baca juga: Miliarder Sultan Ibrahim Dilantik sebagai Raja ke-17 Malaysia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
