"Tentu saja, kepedulian para pemimpin untuk benar-benar melindungi rakyat kita terlihat di sini," kata Khao di Jakarta, Senin, 15 Mei 2023.
Ia mengatakan, para pelaku adalah penjahat dan kasus ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
"Perlindungan ini untuk rakyat kita, agar mereka tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh tindak pidana menggunakan teknologi," ujarnya.
"Dan tentu saja, tidak ada satu pun negara anggota atau negara anggota yang dapat mengatasi masalah ini, sehingga ada kebutuhan untuk mengambil pendekatan regional untuk mengatasi masalah ini," terangnya.
Menurut Khao, kejahatan lintas batas ini memang harus diatasi bersama. Dan ia setuju dengan para pemimpin untuk duduk bersama membahas pencegahan dan perlawanan isu TPPO inu.
"Bersama-sama kita dapat melawannya secara efektif," ucapnya.
Komitmen melawan TPPO
"ASEAN menegaskan kembali komitmen kami untuk kerja sama regional dan internasional yang lebih kuat dan lebih efektif melawan TPPO, sambil mengakui perbedaan dalam sistem hukum kami," kata deklarasi para pemimpin tersebut.Selain itu, para pemimpin juga mengakui pemberantasan TPPO tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi dan sosial, pengelolaan perbatasan, penegakan hukum, perlindungan pekerja, serta penghormatan terhadap HAM, serta dampak krisis dan konflik.
"Dan tetap mengakui kontribusi pekerja migran terhadap masyarakat dan ekonomi ASEAN, termasuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19," imbuh mereka.
Karenanya, para pemimpin menyatakan untuk menegaskan kembali kebutuhan mempromosikan respons ASEAN yang kohesif dan segera dalam mengatasi ancaman terkait penyalahgunaan teknologi.
"Memperkuat kerja sama dan koordinasi terhadap TPPO yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi melalui berbagai mekanisme regional dan inisiatif ASEAN," kata mereka.
Termasuk dalam dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga terkait masing-masing negara anggota untuk menyelidiki, mengumpulkan data dan bukti, mengidentifikasi korban, mendeteksi, mengganggu, dan mengadili kejahatan.
Perkuat upaya regional untuk identifikasi korban TPPO
ASEAN juga sepakat untuk memperkuat upaya regional mengidentifikasi korban perdagangan dan calon korban. Hal ini akan dilakukan melalui metode berbasis teknologi untuk mencegah kriminalisasi dan penahanan mereka, tunduk pada hukum domestik, serta mendorong pengembangan pedoman identifikasi yang direkomendasikan di tingkat nasional.Negara ASEAN juga diharuskan merespons dan memberikan bantuan kepada korban TPPO. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses bantuan hukum dan pemulihan serta pengaduan.
Mereka juga meningkatkan bantuan hukum timbal balik dalam kasus TPPO. Selain itu para pemimpin sepakat untuk bekerja sama dengan mitra wicara ASEAN, Badan PBB, organisasi dan lembaga, media, akademisi dan masyarakat sipil untuk mendorong inovasi, mencegah TPPO yang disebabkan penyalahgunaan teknologi.
Baca juga: ASEAN Bakal Tindak Tegas Pelaku Utama Perdagangan Orang
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
