Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta

Kasus UAS Ditolak Masuk Singapura Jadi Polemik, Begini Penjelasan Kemenlu

Marcheilla Ariesta • 19 Mei 2022 17:48
Jakarta: Penolakan masuk Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh otoritas imigrasi Singapura menjadi tanda tanya besar. Namun, penolakan masuk seorang warga negara asing ke suatu negara, sebenarnya sudah praktik lama.
 
Tak hanya Singapura, Indonesia juga memiliki kebijakan serupa. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah.
 
"Sebenarnya, dalam praktik negara selama ini, negara memiliki yuridiksi ketentuan hukum yang berlaku di negaranya, bisa saja tidak menerima seseorang masuk ke teritorial wilayahnya, berdasarkan berbagai pertimbangan, dan kita tidak selalu tahu apa alasannya," kata Faizasyah dalam pembaruan pers mingguan di Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Indonesia sebagai negara berdaulat juga memiliki kebijakan imigrasi yang bisa saja kita menolak siapapun yang mau masuk ke negara kita," sambungnya.
 
Baca: Kerap Sebut Agama Lain Kafir Alasan Singapura Tolak Ustaz Abdul Somad Masuk.
 
Faizasyah mengatakan, tidak selalu diperlukan penjelasan terkait hal tersebut. Menurutnya, secara ketentuan satu negara, tidak ada presendennya harus menjelaskan soal keimigrasian.
 
Ia menganggap menarik Singapura menyampaikan penjelasan terkait ditolaknya UAS masuk ke Negeri Singa tersebut. Di sisi lain, Faizasyah menganggap yang dilakukan KBRI Singapura sudah sesuai dengan tugasnya, yakni perlindungan terhadap WNI.
 
"Apa yang kita alami kemarin, permasalahan itu (penolakan UAS), KBRI sudah melakukan tugasnya," sambung dia.
 
Ia menambahkan, Indonesia sudah mencatat penjelasan dari Singapura, dan RI juga memiliki kebijakan imigrasi yang spesifik.
 
"Kita juga bisa menolak siapapun yang masuk ke negara kita," terangnya.


Beda Deportasi dan Not to Land

Dalam kesempatan sama, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu, Judha Nugraha menuturkan, bahwa tidak ada deportasi dalam kasus UAS.
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif