Guterres menyoroti satu tahun sejak kudeta yang mengakhiri satu dekade demokrasi dan menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.
Penggulingan pemerintah terpilih pada 1 Februari memicu protes nasional selama berbulan-bulan dan tindakan keras berdarah oleh militer. Penggunaan senjata berat dan serangan udara terhadap perlawanan bersenjata di pedesaan telah menyalakan kembali konflik lama dan membuat puluhan ribu orang mengungsi.
"Kerentanan ganda dari semua orang di seluruh Myanmar dan implikasi regionalnya memerlukan tanggapan segera. Akses ke orang yang membutuhkan sangat penting bagi PBB dan mitra untuk terus memberikan di lapangan," kata Wakil Juru Bicara Guterres, Farhan Haq, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 31 Januari 2022.
"Angkatan bersenjata dan semua pemangku kepentingan harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Rakyat Myanmar perlu melihat hasil nyata," lanjutnya.
Junta bersumpah untuk tidak tunduk pada tekanan internasional. Mereka juga sangat kritis terhadap PBB, yang menuduh utusannya bias dan campur tangan.
Baca juga: Aung San Suu Kyi Diadili Atas Kecurangan Pemilu Pada 14 Februari
Haq mengatakan utusan khusus Myanmar Noeleen Heyzer telah melibatkan semua pemangku kepentingan dalam krisis Myanmar dan akan bekerja dengan ASEAN yang memimpin upaya diplomatik di negara itu.
"Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk dialog inklusif," kata Haq.
"Solusi apa pun perlu berasal dari terlibat langsung dengan dan mendengarkan dengan cermat semua orang yang terkena dampak krisis yang sedang berlangsung. Suara mereka harus didengar dan diperkuat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
