Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Medcom.id)
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Medcom.id)

Hikmahanto: Laporan AS Soal PeduliLindungi Tak Perlu Digubris

Internasional Amerika Serikat hak asasi manusia Kasus HAM PeduliLindungi Hikmahanto Juwana
Willy Haryono • 16 April 2022 16:16
Jakarta: Indonesia dinilai oleh Pemerintah Amerika Serikat berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
 
Tuduhan sepihak AS didasarkan pada laporan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia tanpa menyebut secara jelas apa saja LSM tersebut. Indonesia pun tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebelum laporan dirilis.
 
"Perilaku AS ini merupakan perilaku AS di berbagai belahan dunia. AS seolah menjadi hakim dunia yang menentukan kebijakan suatu negara salah atau benar. Padahal, basis untuk melakukan sangat meragukan," kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Sabtu, 16 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bagi AS, lanjut Hikmahanto, basis bisa saja tidak meyakinkan, namun yang terpenting adalah dapat digunakan sebagai justifikasi untuk mempersalahkan pihak tertentu dalam kacamatanya.
 
Menurut Hikmahanto, tuduhan terhadap Indonesia mengenai indikasi adanya pelanggaran HAM sama dengan tudingan AS terhadap Rusia mengenai pelanggaran integritas wilayah Ukraina.
 
Baca:  AS Sebut PeduliLindungi Terindikasi Langgar HAM, Kok Bisa?
 
Pemerintah Indonesia, mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Kementerian Luar Negeri hingga Kementerian Kesehatan telah melakukan bantahan atas tuduhan HAM terkait aplikasi PeduliLindungi. Bahkan, Menko Polhukam telah menyampaikan bahwa di AS sendiri telah terjadi pelanggaran HAM.
 
"Apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam sangat tepat. AS seolah memiliki otoritas untuk menyatakan negara lain salah, namun tidak bila dilakukan oleh dirinya," sebut Hikmahanto.
 
Salah satu buktinya adalah ketika AS melakukan upaya melawan terorisme. Pemerintah AS melakukan penyadapan terhadap pembicaraan semua warganya, dan dibenarkan atas alasan keamanan dalam negeri. Namun di waktu bersamaan, AS juga menuduh Indonesia beberapa kali melakukan penyadapan tanpa izin atau surat perintah.
 
"Indonesia perlu memberi pelajaran kepada AS dengan cara tidak menggubris tuduhan AS terkait aplikasi PeduliLindungi," tegas Hikmahanto.
 
"Sudah saatnya Indonesia tidak mengekor apa yang diinginkan oleh negara besar, termasuk AS, dalam menjalankan kedaulatan," pungkas Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif