Indonesia memimpin jalannya salah satu sesi di DK PBB. (Foto: PTRI New York)
Indonesia memimpin jalannya salah satu sesi di DK PBB. (Foto: PTRI New York)

RI Sayangkan Veto AS atas Resolusi Terorisme di DK PBB

Internasional isis indonesia di pbb indonesia-pbb
Marcheilla Ariesta • 02 September 2020 14:25
Jakarta: Indonesia menyayangkan keputusan Amerika Serikat (AS) yang memveto resolusi mengenai penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi anggota teroris (PRR) di Dewan Keamanan PBB. Resolusi ini diinisiasi oleh Indonesia.
 
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Ruddyard mengatakan keputusan AS ini sangat disayangkan.
 
"Indonesia menyayangkan saja kenapa hanya di isu terorisme. Dan resolusi ini bukan mengenai repatriasi Foreign Terorist Fighter (FTF)," kata Febrian kepada Medcom.id, Rabu, 2 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febrian menuturkan jika resolusi ini untuk menyelesaikan masalah terorisme secara komprehensif, bukan hanya mengenai hukuman pelaku teror, namun juga agar pelaku bisa kembali hidup di tengah masyarakat.
 
"Dalam resolusi ini dibahas mengenai rehabilitas, deradikalisasi, dan pendekatan komprehensif lainnya untuk para pelaku teror atau mereka yang kembali dari kelompok teror," ucapnya.
 
Dari 15 negara di DK PBB, hanya AS saja yang tidak setuju. Menurut Febrian, AS menginginkan adanya resolusi mengenai FTF yang mengharuskan adanya repatriasi.
 
Padahal resolusi ini nantinya bisa membantu negara-negara lain untuk membuat regulasi tentang terorisme. "Negara lain belum tentu punya regulasi mengenai terorisme. Dan jika dijadikan resolusi di DK PBB, kan bisa jadi lebih kuat dasarnya," pungkas Febrian.
 
Rancangan resolusi menyerukan kepada negara-negara anggota untuk menangani kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme, termasuk dengan mencegah radikalisme dan mendorong kolaborasi yang erat, peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman tentang penuntutan, rehabilitasi dan langkah-langkah reintegrasi, termasuk penyelidikan kriminal, penyelidikan bersama, dan pencegahan radikalisasi di penjara.
 
Selain itu, rancangan resolusi juga meminta negara-negara anggota untuk mengembangkan alat penilaian dan risiko, metodologi standar, dan mekanisme pengawasan.
 
Bagi Indonesia, PRR sendiri merupakan bagian integral dari pendekatan komprehensif dalam menyikapi ancaman teroris. Pendekatan ini sangat penting dalam upaya kontra-terorisme secara keseluruhan dan oleh karena itu harus menjadi salah satu prioritas Dewan Keamanan PBB.
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif