Sebanyak Enam kota di Yangon ditempatkan di bawah darurat militer setelah kekerasan Minggu. Siapa pun yang ditangkap di sana akan diadili oleh pengadilan militer daripada pengadilan sipil, dengan hukuman mulai dari kerja paksa tiga tahun hingga eksekusi.
Desakan internasional
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS), Tiongkok dan Inggris semuanya mengutuk kekerasan itu, yang menurut PBB telah merenggut nyawa sedikitnya 138 "pengunjuk rasa damai" - termasuk wanita dan anak-anak."Junta telah menanggapi seruan untuk pemulihan demokrasi di Burma dengan peluru," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Jalina Porter kepada wartawan pada Senin, menggunakan nama lain untuk Myanmar dan menyebut serangan Minggu sebagai "titik terendah baru".
"Amerika Serikat terus meminta semua negara untuk mengambil tindakan konkret untuk menentang kudeta, dan meningkatkan kekerasan," tambahnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyerukan kepada komunitas internasional "termasuk para aktor regional, untuk bersatu dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka," sebut juru bicara Guterres, Stephane Dujarric pada Senin.
Utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener juga mengutuk pertumpahan darah Minggu. Sementara Inggris mengatakan pihaknya "terkejut" dengan penggunaan kekerasan "terhadap orang-orang yang tidak bersalah".
Bentrokan Minggu juga mendapat kecaman keras dari Beijing, yang pada Senin mendesak Myanmar untuk "dengan tegas menghindari terulangnya insiden semacam itu". Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menggambarkan kekerasan itu sebagai "keji".
“Tiongkok sangat prihatin tentang dampak terhadap keselamatan institusi dan personel kami,” ucapnya kepada wartawan di Beijing, menambahkan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah memperkuat daerah di sekitar pabrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
