"Apakah itu berarti kita mengabaikan krisis Myanmar karena ada hal lain yang harus dilakukan untuk kepemimpinan kita?" ujar Lina dalam diskusi 'Indonesia's Forum Policy Outlook 2023' di Bengkel Diplomasi, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.
Ia mengatakan, suka tidak suka krisis Myanmar menjadi ujian besar bagi ASEAN dan keberhasilan keketuaan Indonesia di organisasi kawasan tersebut. Menurutnya, masalah lain sebenarnya ada di persatuan ASEAN.
"Jadi bukan hanya demokrasi itu sendiri yang bermasalah. Tapi kohesi di antara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, itu yang harus dihadapi Indonesia, untuk menyatukan upaya solid dalam menghadapinya," sambungnya.
Lina menegaskan, Indonesia harus sangat jelas terhadap masalah ini. Sikap Indonesia tersebut, katanya, membantu keberhasilan keketuaan dalam menghadapi masalah Myanmar.
Berbeda dengan Lina yang mempertanyakan pernyataan Menlu Retno, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar menyetujui ungkapan tersebut. Menurutnya, pernyataan Menlu Retno tersebut bukan berarti mengabaikan isu Myanmar.
"Tidak, bukan berarti ASEAN harus mengabaikan isu Myanmar karena yang terpenting adalah perbedaan dengan periode sebelumnya, ASEAN membiarkan dirinya disandera oleh Myanmar dengan tetap melindungi Myanmar," ujar dia.
"Ini terutama ketika berhadapan dengan mitra eksternal, terutama mitra Barat kita," sambungnya.
Ia menjelaskan, selama bertahun-tahun, pertemuan ASEAN-Eropa tidak dapat diadakan karena Uni Eropa mengatakan, tidak akan mengizinkan mereka masuk. ASEAN mengatakan, jika Uni Eropa tidak mengizinkan Myanmar, organisasi itu tidak akan datang.
"Itu berarti membiarkan mereka disandera oleh anggota. Jadi dalam hal ini, kita tidak mengizinkan masalah Myanmar merusak kemampuan ASEAN untuk terus bekerja dengan semua mitra data kami dan seterusnya," tegas Dewi Fortuna.
"Jadi artinya, jangan biarkan masalah ini (Myanmar) terus di dalam ASEAN," ungkapnya.
Dalam pidato tahunannya, Menlu Retno menyoroti kekecewaan ASEAN terhadap Myanmar. Ia mengatakan, junta militer Myanmar tidak membuat kemajuan signifikan dalam implementasi 5-Point Consensus (5PC) atau lima poin konsensus.
Padahal, hingga saat ini Indonesia aktif berkontribusi dalam mengupayakan konsensus untuk Myanmar. Hal ini terbukti dari upaya Indonesia yang terus mendorong implementasi 5PC antara lain melalui inisiasi Pertemuan Menteri Luar Negeri di Jakarta dan Phnom Penh serta Pertemuan pada tingkat Leaders di Phnom Penh.
"ASEAN kecewa terlepas semua upaya Ketua dan semua anggota ASEAN, implementasi 5PC oleh junta militer Myanmar tidak mengalami kemajuan signifikan," ujar Menlu Retno dalam pidatonya di PPTM 2023.
Menlu Retno juga mengatakan, posisi Indonesia bahwa ASEAN tidak boleh lemah di hadapan Myanmar. Ia menegaskan ASEAN tidak boleh didikte Myanmar. Menurutnya, lima poin konsensus merupakan satu-satunya pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar.
Baca juga: Myanmar Jadi 'Pengacau,' Piagam ASEAN Perlu Ditinjau Ulang?
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
