Sudah sekitar tiga minggu protes dan pemogokan setiap hari terjadi dan para mahasiswa berjanji untuk keluar lagi di pusat komersial Yangon pada Kamis 25 Februari 2021.
Baca: Massa Penentang dan Pendukung Militer Myanmar Bentrok di Jalan.
“Kami, mahasiswa, harus menghancurkan kediktatoran,” kata Kaung Sat Wai, 25, di luar kampus universitas utama Yangon, seperti dikutip Global News.
“Sejak kudeta, hidup kami menjadi tanpa harapan. Mimpi kami telah mati,” tegasnya.
Tetapi polisi memblokir gerbang kampus, menghentikan ratusan mahasiswa yang keluar untuk berbaris. Pada saat yang sama, sekitar 1.000 pendukung militer berkumpul untuk unjuk rasa di Yangon tengah.
Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pihak berwenang mengikuti jalur demokrasi dalam menangani protes dan polisi menggunakan kekuatan minimal, seperti peluru karet, media pemerintah melaporkan.
Meskipun demikian, tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan. Sebuah kelompok hak asasi mengatakan hingga Rabu, 728 orang telah ditangkap, dituntut atau dijatuhi hukuman sehubungan dengan protes pro-demokrasi.
Sementara Aung San Suu Kyi yang dilengserkan, telah ditahan tanpa komunikasi sejak kudeta, di rumahnya di ibu kota, Naypyitaw. Suu Kyi bersama partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi tetapmengatakan kemenangan pada pemilu November harus dihormati.
Masalah pemilu telah muncul sebagai inti dari upaya diplomatik regional untuk menemukan jalan keluar dari krisis, dengan Indonesia memimpin dalam ASEAN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk militer, Wunna Maung Lwin, untuk melakukan pembicaraan di ibu kota Thailand pada hari Rabu.
Baca: Menlu Sampaikan Kekhawatiran Kudeta Langsung ke Pihak Myanmar.
Retno mengatakan kepada wartawan bahwa kesejahteraan rakyat Myanmar adalah prioritas utama.
"Kami meminta semua orang untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan," katanya setelah berbicara dengan menteri Myanmar dan mitranya dari Thailand, Don Pramudwinai.
Retno menekankan "pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif".
Perhatian internasional yang lebih luas juga tumbuh, dengan Amerika Serikat, Inggris dan lainnya memberlakukan sanksi terbatas yang ditujukan kepada anggota junta dan bisnis militer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
