Beberapa prestasi Indonesia yang dianggap luar biasa oleh publik internasional antara lain, anggota tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, KTT G20 pada 2022, dan KTT ASEAN 2023.
Dua KTT terakhir digelar di tengah ketidakpastian dunia. KTT G20 terjadi saat Rusia dan Ukraina berperang. Rusia saat itu sedang ‘dikucilkan’ oleh negara G7, di mana AS cs merupakan sekutu Ukraina.
Namun, Indonesia berhasil mendudukkan negara-negara yang berseteru dalam satu lokasi. Dan menghasilkan deklarasi yang dianggap sebagai kemajuan dalam bidang perdamaian dunia.
Pun dengan ASEAN, Indonesia menjadi tumpuan harapan konflik Myanmar berhenti. Sedangkan saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia menyelipkan isu Palestina ke dalamnya.
Sebagai agen perdamaian dunia, Indonesia tentu tidak tinggal diam melihat kekerasan yang terjadi di Gaza. Serangan Israel yang menewaskan lebih dari 29 ribu jiwa tentu saja bukan hal yang patut didiamkan.
Di bawah navigasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia terus membantu perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka di tanah mereka sendiri.
Bagaimana diplomasi Indonesia dalam satu dekade ini dan apa saja yang sudah Indonesia lakukan untuk membantu Palestina? Berikut wawancara khusus Medcom.id dengan Menlu Retno Marsudi:
Selama hampir 10 tahun menjadi Menlu, bagaimana melihat diplomasi Indonesia selama ini, sudah sesuai jalurnya atau mungkin harus ditambah lagi?
Kalau kita lihat diplomasi itu adalah hal yang harus terus-menerus dilakukan. Dan diplomasi itu proses investasi yang panjang sekali. Jadi pelaksanaan diplomasi Indonesia juga tidak hanya dilakukan dalam 10 tahun terakhir, tetapi dibangun dari apa yang sudah dilakukan para pendahulu kita.Kalau kita lihat, setiap masa pasti tantangan dan peluangnya berbeda. Memang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana diplomasi di dalam era tertentu ini dapat mengatasi tantangan, kemudian dapat menggunakan opportunities, kesempatan, semaksimal mungkin untuk kepentingan nasional, dan tentunya tidak lupa, karena ada amanat konstitusi, kita harus berkontribusi di dalam perdamaian, stabilitas dan juga kemakmuran dunia.
Jadi, kembali ke pertanyaan, kalau apakah sudah on track, kalau saya.. dari penilaian saya sudah. That is the maximum that we can do. Apakah perlu ditambah, ya tentunya setelah pasca 10 tahun ini, siapapun yang akan mengganti posisi saya sebagai menteri luar negeri, pasti akan banyak hal-hal baru yang perlu ditambahkan, intinya seperti itu.
Presiden Joko Widodo memberikan tugas tambahan untuk para diplomat, yakni diplomasi ekonomi, sejauh ini apa capaian yang sudah diraih?
Diplomasi ekonomi, memang.. jadi saat kita mulai, kita menyampaikan prioritas 4+1. Di empat ini, antara lain ada diplomasi ekonomi, ada perlindungan WNI, kemudian ada diplomasi perbatasan dan kedaulatan, serta kontribusi kita ke dunia internasional, sementara plus satunya adalah membangun infrastruktur diplomasi kita, karena penting sekali infrastruktur ini dibangun.Nah, kembali ke pertanyaan mengenai diplomasi ekonomi. Yang jelas, mindset diplomat kita berubah cukup signifikan. Jadi memang nature awal, dari kementerian luar negeri lebih banyak fokus di bidang politik. Tetapi tantangan jaman berubah. Setiap kali kita melakukan pertemuan bilateral, maka isu ekonomi ini semakin lama semakin menonjol. Oleh karena itu, para diplomat, mau tidak mau dipaksa untuk memahami. Memahami isu ekonomi, walaupun nanti pelaksanaannya, dipimpin oleh sektoral. Oleh karena itu, perubahan mindset sudah ada.
Kedua, Kalau kita lihat dari hasil. Saya ingin contohkan adalah perdagangan. Dari awal kita berangkat sampai sekarang, secara keseluruhan meningkat hingga 24 persen. Sementara investasi meningkat lebih dari 32 persen. Nah, perdagangan meningkat, biasanya kita mencoba untuk membuka akses pasar lebih banyak, dan saat membuka akses pasar, hal yang biasanya kita lakukan juga adalah menyelesaikan perjanjian-perjanjian perdagangan investasi.
Jadi dalam kurun hampir 10 tahun ini, perluasan akses pasar dilakukan melalui penyelesaian 27 perjanjian perdagangan investasi. Termasuk, perluasan akses pasar, ke pasar non-tradisional, misalnya di Amerika Latin, Afrika dan Karibia. Oleh karena itu, pasar non-tradisional ini kita melakukan atau menginisiasi hal-hal baru. Dilaksanakannya INALAC, kemudian Indonesia-Africa Infrastructure Forum, dan lain-lain.
Dan juga, kita mendukung hilirisasi, BUMN Go Global dan lain-lain. Dan ingat waktu pandemi, dalam konteks ekonomi juga, kita sangat aktif untuk melakukan diplomasi kesehatan. Jadi memang betul-betul sangat terasa banget bahwa diplomasi ekonomi ini sangat diperkokoh selama hampir 10 tahun ini.
Lebih baik lagi untuk ekonomi kita? Iya, karena kita tahu bahwa diplomasi adalah salah satu alat untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia.
Yang tak kalah penting adalah diplomasi perlindungan. WNI kita kan banyak sekali di luar negeri. Apakah diplomasi perlindungan Indonesia sudah maksimal untuk para WNI atau ada lagi yang harus ditingkatkan?
Jadi kalau tadi saya sampaikan, saat kita bicara diplomasi ekonomi, terlihat sekali 10 tahun ini terjadi perubahan mindset yang sangat luar biasa. Nah, perlindungan dimulai pada saat Pak Hassan Wirajudha menjadi menteri luar negeri. Jadi mindset itu diubah secara perlahan oleh Pak Hassan, dan tugas saya adalah memperkokoh.Kenapa harus diperkokoh? Karena tantangannya semakin luar biasa. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang travelling ke luar negeri, tinggal di luar negeri, bekerja di luar negeri. Dengan bertambahnya angka ini, berarti semakin potensi risikonya jadi semakin besar.
Nah, saya ingin melihat data paling tidak sembilan tahun terakhir ini ya, sejak 2014 sampai 2023. Ada 218.313 kasus WNI yang berhasil kita selesaikan. Lebih dari 218 ribu, banyak banget ya. Kemudian, 360 WNI berhasil kita selamatkan dari hukuman mati.
Selain itu, 18.022 WNI berhasil kita repatriasi dari berbagai situasi darurat di zona konflik maupun bencana alam. Kemudian ada 56 warga negara Indonesia yang berhasil kita bebaskan dari penyanderaan.
Ada lagi data yang kita miliki, Rp1 triliun hak finansial WNI dapat kita kembalikan. Dan pada saat pandemi kemarin, lebih dari 88 ribu WNI di luar negeri kita fasilitasi pemberian vaksinnya.
Jadi sekali lagi, mindset sudah mulai dibangun sejak Pak Hassan, kita perkuat karena memang jumlah WNI yang berada di luar negeri semakin bertambah, yang berarti juga hitung-hitungan risikonya semakin bertambah, dan angka yang saya sebutkan tadi, adalah salah satu angka yang mendukung penguatan itu.
Tentunya kita tidak lupa untuk memperkuaqt juga instruman hukum, undang-undang, inovasi sistem perlindungan melalui pemanfaatan teknologi digital, dan juga berusaha mengatasi yang kita sampaikan koordinasi kita adalah bagian Kemlu adalah bagian hilirnya, maka kalau kita ingin memperkecil jumlah kasus, mau tidak mau bagian hulunya, juga harus diperbaiki.
Dan ini yang saya terus-menerus berkoordinasi dengan K/L terkait mengenai pentingnya hulu ini ditata secara lebih baik.
Termasuk untuk kasus TPPO?
Iya, sama TPPO terutama yang menggunakan teknologi online scam, yang akhir-akhir ini sangat marak. Maka pada saat KTT di Labuan Bajo, KTT ASEAN di bawah keketuaan Indonesia, isu ini diangkat oleh para leaders. Ada statement dari para leaders khusus meng-address masalah kejahatan TPPO yang menggunakan teknologi seperti online scam, karena korban dari warga negara Indonesia termasuk yang paling banyak di Asia Tenggara.Untuk kerja sama dengan ASEAN sudah dilakukan?
Sudah dilakukan, dan waktu KTT di Labuan Bajo, jadi KTT pertama di bawah keketuaan Indonesia, hal itu sengaja memang kita ambil karena marak sekali dan korbannya melibatkan hampir seluruh warga negara Asia Tenggara.Dan itu sudah mulai dilakukan, misalnya pada saat kita harus mengevakuasi warga negara kita di Kamboja, itu otomatis kerja samanya akan berjalan. Dan Kamboja sangat membantu memfasilitasi evakuasi warga negara kita.
Demikian juga yang harus kita evakuasi dari wilayah Myanmar melalui perbatasan Thailand. Otoritas di Thailand juga memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Demikian pula yang ada di Filipina. Di Filipina cukup banyak kasusnya juga.
Jadi ini hasil kerja sama di ASEAN?
Iya, kita cukup kokoh di ASEAN untuk kerja sama-kerja sama yang sifatnya kekonsuleran seperti itu. Cukup kuat.Selama hampir 10 tahun ini, Indonesia selalu menjadi agen perdamaian dunia. Sejauh ini, capaian Indonesia sebagai agen perdamaian dunia apa?
Kalau kita bicara agen perdamaian.. Jadi begini, kita kan memiliki prinsip dasar politik luar negeri yang bebas aktif. Dengan politik bebas aktif ini memberikan keleluasaan kita untuk bergerak, bebas bermitra dengan siapapun selama kemitraan itu saling menguntungkan untuk kepentingan nasional. Dan aktif, memang sesuai mandat konstitusi, aktif untuk memberikan kontribusi pada masalah perdamaian dunia dan kemakmuran.Nah, hampir satu dekade ini, peran sebagai jembatan perbedaan itu sangat kental. Paling tidak ada dua contoh besar yang ingin saya berikan. Contoh pertama adalah pada saat Indonesia menjadi presiden G20. Jurang perbedaan di antara negara-negara anggota sangat sangat sangat besar.
Tetapi dengan rekam jejak diplomasi Indonesia yang dikenal mencoba merangkul, menjembatani dan sebagainya, sehingga muncul trust yang besar kepada presiden G20 saat itu, yaitu Indonesia.
Singkat kata, G20 berhasil kita kelola dengan baik selama satu tahun, menghasilkan deklarasi, tidak hanya deklarasi, tetapi juga menghasilkan proyek-proyek yang sifatnya konkret.
Hal yang sama terjadi lagi di ASEAN. ASEAN bermitra dengan negara-negara besar, yaitu juga sebagian besar merupakan negara anggota G20. Bagaimana Indonesia tetap meletakkan ASEAN dalam posisi sentral itu bukan hal yang mudah.
Di tengah tarik-menarik yang luar biasa besar, di situ lah kita menunjukkan leadership kita, bahwa kita mampu meletakkan ASEAN di driving seat, di sentral dan bisa menavigasi di segala perbedaan yang ada sehingga intinya menjadi perdamaian stabilitas di Asia Tenggara, kemakmuran di Asia Tenggara, mempersiapkan ASEAN untuk ke depan sampai 2045.
Kemudian sebagai agen perdamaian, dalam konteks salah satu contoh lagi adalah di Palestina. Mungkin nanti Palestina sesi sendiri karena banyak sekali saya akan cerita soal Palestina. Di Afghanistan, kita terlibat dari awal mengenai proses perdamaiannya itu sendiri tapi situasi kemudian berubah, seperti saat ini, tapi kita tetap memiliki fokus pada akses yang setara akan pendidikan kepada kaum perempuan di Afghanistan.
Sebentar lagi saya akan ke Doha untuk menghadiri pertemuan para utusan khusus untuk Afghanistan. Dan kita akan membicarakan masalah pendidikan, kesetaraan akses untuk pendidikan bagi kaum perempuan Afghanistan.
Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat saya contohkan. Intinya adalah peran kita sebagai bridge builder akan kita teruskan.
Mengenai Palestina, bisakah ceritakan sudah sejauh mana perjuangan Indonesia untuk Palestina?
Palestina ini perjuangan yang sangat panjang. Dan kita ingat sejak 1955 di Bandung, Palestina adalah satu-satunya negara, satu-satunya peserta KAA yang sampai saat ini belum memperoleh kemerdekaannya. Jadi sekali lagi, ini adalah isu terkait penjajahan, bukan isu agama.Komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak pernah surut. Kita sampaikan di berbagai forum internasional, juga di setiap pertemuan bilateral maupun pertemuan kawasan.
Jadi isu ini kita bawa terus ke semua pertemuan, termasuk saya baru saja kembali dari Uni Eropa, pertemuan Uni Eropa di Brussels, saat saya diminta jadi salah satu pembicara utama di pertemuan EU-Indo Pacific Ministerial Forum mengenai Indo-Pasifik, itu pun saya inject, isu Palestina. Pada saat saya bicara mengenai ASEAN-EU Ministerial Meeting, di situ juga saya inject mengenai masalah Palestina.
Nah, di tanggal 23 Februari nanti, semula memang kita pikir kita mendapat giliran pada 19 Februari, karena di beberapa pernyataan saya dulu saya sebutkan 19. Tapi ternyata, setelah keluar jadwal dari ICJ, kita mendapat giliran di tanggal 23 Februari. Saya akan menyampaikan oral statement di International Court of Justice.
Jadi sebagai informasi sedikit, bahwa penyampaian oral statement ini adalah permintaan masukan dari ICJ berupa advisory opinion dari Indonesia mengenai Palestina, yang diminta oleh Majelis Umum. Jadi Majelis Umum meminta pandangan ICJ. Nah, untuk memformulasikan pandangan ini, ICJ meminta negara-negara untuk memberikan masukan.
Maka kita akan memberikan masukan kepada ICJ. Masukan ini dua jenisnya, tertulis sudah kita berikan pada bulan Juli, kemudian yang oral statement akan saya sampaikan di tanggal 23 Februari.
Dan saya perlu tekankan sekali lagi, bahwa advisory opinion ICJ ini berbeda dengan langkah yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Jadi track-nya berbeda. Jadi ini track atas permintaan masukan dari Majelis Umum kepada ICJ, Afrika Selatan basisnya adalah konvensi genosida. Khusus yang terkait dengan masalah Gaza saat ini. Jadi ini ada dua, soalnya di publik suka tercampur, makanya ini perlu saya jelaskan bahwa ini adalah track yang berbeda.
Baca juga: Menlu Retno Pernah Ingatkan Skenario Israel Usir Warga Palestina dari Tanahnya
Untuk track yang kita ini, berarti membahas kemerdekaan Palestina?
Palestina lebih secara komprehensif. Sebenarnya kalau pertanyaannya, kalau disederhanakan dari Majelis Umum itu kepada ICJ, apakah semua hal yang dilakukan Israel kepada Palestina sejauh ini adalah sah atau legal? Pertanyaannya itu, jadi lebih komprehensif.Yang akan Indonesia sampaikan?
Tunggu tanggal 23 ya, karena konsultasi terus kita lakukan. Kita sudah minta pandangan para ahli hukum internasional, terus kemudian proses konsultasi kita lanjutkan baru kemarin kalau tidak salah, Kementerian Luar Negeri juga mendapat masukan dari LSM, pegiat HAM dan lain sebagainya.Jadi sekali lagi, proses konsultasi publiknya kita lakukan seinklusif mungkin, lalu dari situ kita akan ramu, dan setelah diramu, kita akan sajikan atau kita akan sampaikan di ICJ tanggal 23 Februari. Jadi itu waktunya memang mepet sekali dari jadwal ya.
Karena saya ada dari Rio de Janeiro, ada pertemuan menteri luar negeri G20, dari Rio sampai di Belanda 22 sore, 23 nya saya sampaikan oral statement.
Berarti oral statement ini menyampaikan yang ingin Indonesia ungkapkan tentang apa yang terjadi di Palestina?
Iya. Kita akan melihat semuanya dari sisi hukum internasional. Mudah-mudahan saya yakin apa yang disampaikan para pihak, negara-negara yang akan menyampaikan advisory opinion ini akan memperkuat apa yang akan disampaikan ICJ dalam menjawab pertanyaan Majelis Umum PBB.Apakah ada rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel?
Per saat ini, belum. Karena buat kita, kita bicara dulu mengenai Two State Solution. Two State Solution ini adalah hasil keputusan dari Dewan Keamanan PBB. GA (Majelis Umum) berkali-kali juga menyebut mengenai Two State Solution. Jadi, selama Two State Solution belum terealisasi, saya kira akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memikirkan masalah hubungan dengan Israel.Two State Solution adalah keputusan DK PBB, tapi bagaimana peran PBB saat ini?
Itulah yang terus kita dorong. Saya berkali-kali menyampaikan di depan Dewan Keamanan PBB, bahwa apa yang dilakukan Dewan Keamanan PBB sangat jauh dari harapan publik internasional, bahkan negara-negara anggota PBB. Dalam artian, pertama, apa yang sudah diputuskan, tidak diimplementasikan. Pertanyaannya kenapa? DK PBB dibentuk untuk menjaga perdamaian dan mereka memiliki mandat luar biasa.Kemudian kedua, DK PBB terkait dengan Palestina, keputusan-keputusannya sangat minimal. Kenapa sangat minimal? Apalagi terkait dengan ceasefire. Belum ada keputusan yang spesifik meng-address isu ceasefire. Padahal semua orang tahu bahwa ceasefire ini adalah awal dari semua perbaikan yang ingin kita lakukan.
Apa kendalanya? Kendalanya ada di sistem veto itu sendiri. Jadi, seharusnya pada saat sudah menyangkut kemanusiaan, ini politik tapi sudah beririsan besar dengan masalah kemanusiaan. Kenapa beririsan besar dengan masalah kemanusiaan?
Lebih dari 28 ribu orang sudah kehilangan nyawa sejak 7 Oktober, dan sebagian besar sekitar 70 persen adalah perempuan dan anak-anak. Siapa pihak yang mengatakan bahwa ini bukan masalah kemanusiaan?
Ini yang terus saya sampaikan di depan Dewan Keamanan PBB. Dan saya, Indonesia tentunya ya, tidak akan pernah lelah untuk terus berada di garis depan, membela keadilan, justice dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Jalannya mungkin akan panjang sekali, tantangannya kita tahu sangat berat. Tapi bukan karena tantangan yang berat dan jalan yang panjang itu kita akan surut, kita akan tetap maju bersama bangsa Palestina.
Ada serangan lanjutan di Rafah, berarti sudah bukan di Gaza utara lagi seperti yang awalnya disebutkan. Tekanan Indonesia ke DK PBB, setelah semakin banyak korban jiwa yang jatuh, apakah Indonesia akan menekan agar hak veto ditiadakan atau reformasi DK PBB?
Reformasi jelas, tapi hak veto ditiadakan akan sulit. Karena aturannya dibuat sulit untuk meniadakannya. Jadi bolak-balik kan, aturan memang dibuat sulit untuk meniadakan hak veto. Tapi kita akan cari jalan, semua jalan akan kita coba gunakan, agar sekali lagi kekejaman itu dapat dihentikan.Mengenai masalah serangan-serangan ke Rafah. Saya inagt betul pada saat pertemuan para menteri luar negeri OKI, pertemuan luar biasa, ada di Jeddah, saat itu saya harus meninggalkan presiden - kita sedang ada kunjungan di Tiongkok. Presiden mengatakan, oke nggak apa-apa pergi dulu, lalu saya ke Jeddah. Dan di situ saya ingat betul, karena itu hal baru yang kita sampaikan.
Kita bilang, apa yang dilakukan Israel, ini semuanya well scenario. Untuk .. kalimat saya 'to wipe out Palestinian from their land' dari tanah mereka. Dan 'to wipe out' untuk menghilangkan isu Palestina itu sendiri. Nah itu terbukti, Gaza dari utara disodok ke bawah, selatan. Ke selatan pun diserang terus. Mereka, yang diinginkan Israel adalah orang-orang Gaza itu keluar dari Gaza.
Hal yang sama dilakukan di West Bank, mereka didesak terus agar mereka keluar dari West Bank. Sehingga, sudah tidak akan ada lagi orang Palestina yang tinggal di tanah-tanah Palestina. Dan kita, tolak dengan keras upaya ini dan kita akan berjuang terus. Sekali lagi yang kita perjuangkan adalah keadilan, kemanusiaan.
Saya kalau bicara mengenai Palestina bisa panjang dan berapi-api. I mean karena its too much.
Ini sudah di depan mata terlihat, gemas tidak?
Its too much. Makanya kita berusaha untuk memperkuat light minded countries ini untuk berjuang bersama. Karena kalau kita berjuang sendiri akan susah. Kalau kita berjuang bersama, saya termasuk satu di antara OIC-8, delapan menteri luar negeri OKI yang akan terus melakukan upaya bersama dengan seluruh OKI untuk berjuang bagi bangsa Palestina.Dan saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita terus perkuat perjuangan kita. Karena sudah terlalu, its enough, its too much.
Perjuangan OIC-8 ini sudah apa saja?
Kita sudah ke P5 (5 negara anggota tetap DK PBB) capital dan kita juga sudah ke Oslo untuk bertemu dengan Nordic (Denmark-Finlandia-Islandia-Norwegia-Swedia) dan Benelux (Belgia-Belanda-Luxembourg). Saya waktu itu memang tidak ikut karena tabrakan dengan berbagai schedule saya. Kita akan lihat, next apa yang dapat kita lakukan. Misalnya kita akan berkoordinasi pada saat ada pertemuan di DK PBB, itu biasanya kita masuk di situ, dan koordinasi terus dilakukan.Agenda selanjutnya akan kemana setelah pemilu?
Habis pemilu immidiately saya akan di Doha, isunya adalah Afghanistan. Dari Doha saya akan ke Rio de Janeiro, Brasil, karena Brasil sedang jadi Presiden G20, untuk pertemuan para menlu G20. Dari Rio de Janeiro saya ke Den Haag untuk urusan ICJ, isunya Palestina.Dari Den Haag saya akan ke Jenewa untuk hadir dalam pertemuan Dewan HAM PBB karena Indonesia sedang jadi anggota Dewan HAM, dan juga akan ada acara mengenai disarmament di Jenewa juga. Saya lupa Februari-Maret atau Maret-April, Indonesia menjadi presiden untuk isu disarmament di PBB.
Setelah itu kembali sebentar dan kemudian ada KTT ASEAN-Australia di Melbourne. Jadi agendanya padat sekali.
Untuk KTT, Presiden Jokowi hadir?
Iya, presiden insya allah akan hadir.Kita kembali lagi ke 10 tahun diplomasi Indonesia. Ke depannya, harapan Ibu untuk diplomasi Indonesia apa?
Saya selalu berusaha untuk berpikir positif, dalam artian siapapun yang akan menggantikan saya, yang akan menjadi pengemudi menavigasi diplomasi Indonesia, saya yakin akan perlu diperkuat terus, karena mesin kita, mesin diplomasi kita sudah kokoh.Kemudian, kalau kita bicara sistem di Kemlu, semuanya sudah well established. Kita bicara birokrasi, saya yakin birokrasi di Kemlu is among the best yang kita miliki. Jadi insfrastrukturnya sudah sangat bagus. Just make use all of this very good infrastructure untuk mencapai kepentingan nasional kita di masa yang akan datang.
Baca juga: Diplomasi Ekonomi 'Paksa' Ubah Mindset Diplomat Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
