Dirjen Aspasaf Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani memantau situasi terkini di Afghanistan. (Metro TV)
Dirjen Aspasaf Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani memantau situasi terkini di Afghanistan. (Metro TV)

Indonesia Masih Menanti Bentuk Pemerintahan Baru di Afghanistan

Marcheilla Ariesta • 31 Agustus 2021 15:37
Jakarta: Indonesia masih belum menentukan sikap definitif terkait kepemimpinan kelompok Taliban di Afghanistan. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, mengatakan bahwa sikap yang sama juga ditunjukkan negara-negara lain.
 
"Kenapa banyak negara kok belum bersikap secara definitif, karena situasi yang masih cair dan (Taliban) belum membentuk pemerintahan yang sah," kata Abdul Kadir dalam webinar 'Afghanistan Pasca Konflik: Kejatuhan atau Kebangkitan?', Senin, 30 Agustus 2021.
 
Menurutnya, saat ini para petinggi Taliban sedang berunding dengan sejumlah tokoh di Afghanistan terkait bentuk pemerintahan baru. Proses tersebut murni berlangsung secara internal.

Selain bentuk pemerintahan, Indonesia juga masih menanti status Taliban di mata internasional. Menurut Abdul Kadir, kesamaan pandangan diperlukan terkait status Taliban ini.
 
"Pemahaman ini sangat penting, sehingga kita dapat informasi yang lebih cepat untuk menentukan sikap kita terhadap Taliban dan pemerintahannya nanti," imbuh dia.
 
Baca:  Indonesia Terus Pantau Afghanistan, Termasuk Implementasi Janji Taliban
 
Ia mengatakan, Pemerintah RI juga berhati-hati dalam menentukan sikap karena perebutan kekuasaan di Afghanistan oleh Taliban mendapat reaksi 'cukup hangat' dan bermacam-macam dari dalam negeri Indonesia.
 
Abdul Kadir menekankan bahwa sikap definitif Indonesia baru akan disampaikan saat situasi di Afghanistan menjadi lebih jelas daripada saat ini.
 
Taliban merebut kekuasaan pemerintah sipil di Afghanistan pada 15 Agustus lalu tanpa perlawanan berarti. Beberapa hari lalu, Taliban mengaku sudah mengantongi sejumlah nama tokoh yang nantinya akan mengisi pemerintahan baru.
 
Berbeda dari di era 1996-2001, Taliban mengaku akan membentuk pemerintahan inklusif yang melibatkan semua elemen dan etnis di Afghanistan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan