Sebelumnya dalam konferensi pers di Kabul, Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan inklusif, melindungi hak-hak perempuan, memberikan amnesti umum, dan sebagainya.
"Waktu yang akan membuktikan apakah akan terjadi perubahan di Taliban, karena pernyataan mereka mengenai inklusif, masalah perempuan dan sebagainya, itulah yang kita harapkan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam wawancara dengan Media Indonesia, Selasa, 24 Agustus 2021.
"Kita ingin melihat bahwa (janji-janji) itu akan diimplementasikan, karena dorongan ke arah itu sudah ada sejak lama kita lakukan," sambungnya.
Baca: Joe Biden Menanti Implementasi Janji-Janji Taliban
Menurut Menlu Retno, situasi di Afghanistan masih sangat cair walau Taliban sudah merebut ibu kota. Proses negosiasi internal antar Taliban dan sejumlah pejabat tinggi Afghanistan masih berlanjut, termasuk mengenai seperti apa dan siapa saja yang akan duduk di pemerintahan mendatang.
Karena belum ada sistem pemerintahan yang jelas di Afghanistan, Menlu Retno mengatakan bahwa langkah terbaik saat ini adalah "mengobservasi." Observasi ini dapat dilakukan karena Indonesia masih membuka misi diplomatik di Kabul, di saat beberapa negara lain memilih membekukan atau menutup sepenuhnya.
Di titik ini, lanjut Menlu Retno, Indonesia belum dapat berkata lebih lanjut lagi mengenai Afghanistan. "Masih terlalu dini untuk mengatakan A,B,C,D. Semua akan tergantung pada situasi di lapangan nanti," ungkapnya.
"Kita terus melakukan observasi. Kita akan sangat berhitung dengan cermat. Di titik ini belum ada niatan kita untuk menutup misi kita di Kabul," pungkas Menlu Retno.
KBRI Kabul masih tetap beroperasi hingga saat ini, meski kegiatan operasionalnya untuk sementara dilakukan dari Islamabad, Pakistan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
