Di bawah perombakan kabinet, tokoh pilihan militer ditunjuk untuk memimpin 11 kementerian. Sementara 24 wakil menteri dicopot dari jabatan mereka.
Dikutip dari laman Xinhua pada Selasa, 2 Februari 2021, militer Myanmar menempatkan menteri baru di kementerian luar negeri, kantor pemerintahan berserikat, layanan pertahanan, urusan perbatasan, perencanaan, keuangan dan industri, investasi, dan lainnya.
Sebanyak 24 wakil menteri yang dicopot berasal dari kantor kerja sama internasional, informasi, urusan keagamaan dan budaya, dan lain sebagainya.
Reshuffle kabinet dilakukan usai militer Myanmar mendeklarasikan status darurat untuk satu tahun ke depan pada Senin kemarin. Di bawah status darurat, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial diserahkan ke pemimpin militer.
Kudeta militer di Myanmar memicu kecaman luas dari komunitas global. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut kudeta yang terjadi Senin kemarin sebagai pukulan telak bagi demokrasi di Myanmar.
Ia mengancam akan kembali menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. Sekitar satu dekade lalu, AS telah mencabut sanksi terhadap Myanmar atas kemajuannya di bidang demokrasi.
Australia juga melayangkan kecaman keras, dan mendesak militer Myanmar untuk segera membebaskan para pejabat negara, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Baca: Negara-Negara ASEAN Desak Myanmar Pilih Jalan Damai
Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengecam keras situasi di Myanmar. "Perkembangan terkini merupakan pukulan telak terhadap reformasi demokrasi di Myanmar," ungkap Guterres.
Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir juga mengungkapkan hal senada, dan menyerukan militer Myanmar untuk "mematuhi norma-norma demokratis dan menghormati institusi publik serta otoritas sipil."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
