Para pendukung NLD melambaikan bendera partai di Mandalay, Myanmar pada 9 November 2020.  (AFP)
Para pendukung NLD melambaikan bendera partai di Mandalay, Myanmar pada 9 November 2020. (AFP)

Partai Suu Kyi Klaim Kemenangan dalam Pemilu Myanmar

Internasional myanmar rohingya aung san suu kyi
Willy Haryono • 10 November 2020 10:57
Naypyidaw: Partai milik pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengklaim kemenangan dalam pemilihan umum parlemen yang digelar pada Senin, 9 November. Klaim disampaikan satu hari usai digelarnya pemilu yang mendapat gelombang kritik internasional karena etnis minoritas Rohingya tidak diberi hak untuk memilih.
 
"Saya mengonfirmasi bahwa kami telah mengamankan lebih dari 322 kursi," kata Monywa Aung Shin, juru bicara NLD.
 
"Kami awalnya menargetkan 377 kursi," sambung dia. Total kursi di parlemen Myanmar berjumlah 642.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Komisi Pemilu Myanmar mulai mengumumkan hasil pemilu pada Senin. Namun hasil keseluruhan baru dapat dirilis sekitar satu pekan ke depan. Sejauh ini, hanya ada sembilan pemenang yang diumumkan, dan semuanya berasal dari NLD.
 
Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, menang telak dalam pemilu di Myanmar pada 2015. Pemilu tersebut merupakan yang pertama sejak Myanmar keluar dari kepemimpinan militer di tahun 2011.
 
Pemerintahan NLD sempat terhambat oleh sebuah klausul dalam konstitusi militer Myanmar 2008, yang memberikan 25 kursi parlemen kepada jajaran petinggi militer.
 
Terlepas dari kekhawatiran akan adanya kekerasan selama pemilu, Aliansi Pemilu Kredibel Rakyat (PACE) -- salah satu pengawas terbesar di Asia Tenggara -- melaporkan bahwa proses pemungutan suara di Myanmar pada akhir pekan kemarin relatif kondusif.
 
Sempat dipandang sebagai tokoh terdepan dalam demokrasi di kawasan, citra Suu Kyi terjun bebas di komunitas global atas sikapnya terkait isu Rohingya. Dalam pemilu ini, jutaan Rohingya di Rakhine tidak memiliki hak untuk memilih.
 
"Prinsip utama pemilu di bawah hukum internasional adalah hak memilih bagi semua. Hal itu tidak terlihat dalam pemilu kemarin (Minggu)," kata Ismail Wolff, direktur regional dari kelompok Fortify Rights.
 
"Komunitas internasional harus mengecam dicabutnya hak memilih Rohingya dan etnis lainnya," sambung dia.
 
Baca:  Suu Kyi Bantah Myanmar Berniat Genosida Terhadap Rohingya
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif