Demonstran berhadapan dengan polisi dalam aksi protes menentang kudeta militer di Naypyidaw, Myanmar pada 9 Februari 2021. (STR/AFP)
Demonstran berhadapan dengan polisi dalam aksi protes menentang kudeta militer di Naypyidaw, Myanmar pada 9 Februari 2021. (STR/AFP)

Indonesia Dinilai Perlu Lakukan Backdoor Diplomacy kepada Myanmar

Internasional konflik myanmar myanmar asean politik myanmar indonesia-myanmar aung san suu kyi Kudeta Myanmar
Medcom • 10 Februari 2021 08:29
Jakarta: Unjuk rasa menentang kudeta militer terus dilakukan ribuan warga di Yangon dan sejumlah kota lainnya di Myanmar. Polisi dan personel militer dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi dengan menggunakan meriam air dan juga peluru karet.
 
Para pengunjuk rasa terus beraksi dalam menentang kudeta dan mendesak pembebasan sejumlah tokoh penting, termasuk pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.
 
Melihat situasi ini, negara-negara ASEAN tidak dapat berbuat banyak karena adanya prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski demikian, Pemerintah Indonesia melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan keprihatinannya kepada Myanmar dan mengharapkan penyelesaian damai yang mengedepankan dialog. 
 
"Tentu ini jauh dari cukup agar kekerasan di Myanmar tidak terus berlanjut," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id pada Rabu, 10 Februari 2021.
 
"Sebagai sahabat Myanmar, Indonesia perlu melakukan upaya lebih dalam meredakan kekerasan yang mungkin dapat meningkat," lanjut dia.
 
Baca:  Militer Myanmar Serbu Kantor Partai Aung San Suu Kyi
 
Hikmahanto menilai salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah Indonesia adalah backdoor diplomacy. Diplomasi jenis ini tidak menggunakan saluran formal, melainkan pendekatan informal melalui tokoh-tokoh berpengaruh di kedua negara.
 
"Indonesia perlu menyampaikan ke Myanmar bahwa di era saat ini, penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sudah tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat internasional," ucap Hikmahanto.
 
Ia menyebut penggunaan kekerasan dapat berujung pada pelanggaran HAM berat, dan para pemimpin Myanmar bisa saja dapat dijerat hukum pidana internasional. 
 
"Bahkan bila kekerasan berlanjut, bukannya tidak mungkin masyarakat internasional di bawah naungan PBB melakukan intervensi bersenjata. Intervensi ini disebut sebagai Responsibility to Protect," sebut Hikmahanto.
 
"Terlebih lagi penggunaan kekerasan dapat berdampak pada perekonomian Myanmar yang sudah berkembang pesat dalam mengejar ketertinggalan dengan negara-negara ASEAN lainnya," pungkas dia.
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif