Shahril menggemakan pernyataan presiden partainya, Ahmad Zahid Hamidi, bahwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sudah tidak lagi mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen.
Ia menilai proyeksi beberapa skenario yang disodorkan pengamat politik - mulai dari penunjukan PM sementara hingga Muhyiddin memimpin pemerintahan minoritas - tidak disebutkan dalam Konstitusi Federal.
"Tapi menurut pemahaman saya, bukan berarti dua solusi semacam itu tidak mungkin terlaksana di bawah konstitusi," tuturnya, dilansir dari Malay Mail, Rabu, 4 Agustus 2021.
Baca: PM Muhyiddin Singgung Politisi Malaysia yang Ingin Jatuhkan Dirinya
"Dalam skenario di mana pemilihan umum bukan merupakan pilihan, dan Perdana Menteri tidak lagi meraih mayoritas, pengaruh terbesar dalam memutuskan skenario terbaik ada di tangan Yang di Pertuan Agong," lanjut Shahril.
Ia yakin Raja Malaysia akan menjalankan peran dan kekuasaan berdasarkan Konstitusi dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Pagi tadi, PM Muhyiddin melakukan audiensi dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara menjelang pertemuan mingguan Kabinet.
Spekulasi tersebar luas bahwa PM Muhyiddin akan diminta mundur setelah UMNO menyatakan menarik dukungan mereka untuk Muhyiddin. Namun, PM Muhyiddin tidak mundur dan akan mengajukan mosi percaya di Dewan Rakyat Malaysia pada September mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
