Protes di Thailand di tengah pandemi covid-19. Foto: AFP.
Protes di Thailand di tengah pandemi covid-19. Foto: AFP.

Di Tengah Pandemi, Ratusan Pedemo Beraksi Tuntut Pemerintah Mundur

Marcheilla Ariesta • 24 Juni 2021 22:36
Bangkok: Ratusan pedemo berunjuk rasa di Bangkok menyerukan pengunduran diri pemerintah, Kamis 24 Juni 2021. Demo dilakukan di tengah kasus covid-19 yang melonjak di Thailand.
 
Demonstrasi dilakukan pada peringatan 89 tahun Revolusi Siam - pemberontakan yang mengubah Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.
 
Channel News Asia melaporkan, Bangkok diguncang protes hampir setiap hari pada paruh kedua 2020. Para pedemo meminta Perdana Menteri Prayuth Chan-0-cha untuk mundur.

Namun, gerakan pro demokrasi telah kehilangan tenaga setelah wabah virus covid-19 merajalela dan pemenjaraan terhadap para pemimpin dari kalangan mahasiswa.
 
Pihak berwenang membatasi pertemuan publik ketika Negeri Gajah Putih bergulat dengan gelombang infeksi ketiga dengan jumlah kasus harian sekitar 3.000.
 
Terlepas dari peringatan polisi, ratusan orang berkumpul di Monumen Demokrasi, sebuah persimpangan utama di Bangkok, dan berbaris ke arah Gedung Parlemen untuk memprotes pemerintahan Prayuth. para pengunjuk rasa bahkan berkumpul di persimpangan sebelum matahari terbit untuk upacara penyalaan lilin.
 
Som, pedemo 16 tahun mengatakan, ia tidak khawatir mengenai risiko covid-19.
 
Baca juga: Tentara Thailand Lakukan Penembakan di RS Lapangan Covid-19, 1 Pasien Tewas
 
"Kami tidak pernah memiliki demokrasi yang sesungguhnya. Negara ini tidak akan kemana-mana," tuturnya kepada AFP.
 
Pemimpin mahasiswa Parit "Penguin" Chiwarak - yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik kerajaan dan dibebaskan dengan jaminan bulan lalu - berbaris mengikuti tabuhan genderang mengenakan mahkota emas plastik dan membawa bendera.
 
"Tuntutan kami tidak akan diturunkan... Konstitusi harus datang dari rakyat," kata Jatupat 'Pai' Boonpattararaksa melalui pengeras suara.
 
Beberapa demonstran membawa spanduk bertuliskan "hapus 112", mengacu pada undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang membawa hukuman penjara 15 tahun bagi mereka yang terbukti menghina monarki.
 
Demonstrasi juga direncanakan di seluruh negeri, dari kota wisata Chiang Mai di utara, hingga provinsi selatan Nakhon Si Thammarat.
 
Gerakan pro-demokrasi Thailand mengirimkan gelombang kejutan melalui pendirian negara itu tahun lalu, terutama tuntutan paling kontroversial para pengunjuk rasa - seruan untuk mereformasi cara kerja monarki.
 
Sekitar 150 orang telah didakwa sejak gerakan itu dimulai. Para pemimpin kunci demo tersebut 'dipukul' dengan berbagai tuduhan di bawah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand yang keras.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan