Kudeta militer di Myanmar terjadi pada 1 Februari lalu, yang dimulai dengan ditahannya sejumlah tokoh penting termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Aksi protes masif berlangsung sejak awal kudeta hingga saat ini. Meski jumlah korban telah mencapai angka ratusan, para demonstran tetap turun ke jalan dalam upaya mengakhiri kudeta militer Myanmar.
"Kami berunjuk rasa di tempat yang tidak ada polisi atau personel militer. Tapi kami mendengar mereka datang, dan kami pun membubarkan diri dengan cepat," kata seorang demonstran bernama Kyaw Min Htike.
"Saya tidak mau kehilangan satu teman pun, tapi kami akan tetap berunjuk rasa hingga revolusi kami berjaya," sambung dia, dilansir dari laman The New Daily pada Sabtu, 20 Maret 2021.
Baca: Jurnalis BBC Ditahan Junta Militer Myanmar
Sementara itu di beberapa kota lain, sejumlah orang berkumpul pada malam hari untuk menyalakan lilin dalam mengenang kematian ratusan demonstran. Sebagian dari mereka mengikuti acara dengan membawa spanduk berisi kecaman terhadap aksi kekerasan pasukan keamanan Myanmar.
Jumat kemarin, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengecam keras aksi kekerasan brutal yang terus dilakukan militer Myanmar terhadap demonstran.
"Respons kuat internasional sangat dibutuhkan," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric.
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah meloloskan legislasi berisi kecaman terhadap militer Myanmar, yang dinilai justru semakin meningkatkan taktik kekerasan di tengah bertambahnya jumlah korban tewas.
Junta militer Myanmar memperketat layanan internet di seantero negeri, sehingga kantor berita semakin kesulitan dalam memverfikasi kabar apapun. Junta juga telah mencabut izin operasi lima media lokal Myanmar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
