"Dengan reaktivitas KBRI Kabul, tujuannya kita ingin melakukan pendekatan konstruktif. Tapi sekali lagi, itu bukan berarti kita akan mengakui Taliban," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani di Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.
Saat ini, kata Kadir, masih banyak negara yang mempertahankan kedutaannya di Afghanistan untuk berbagai alasan. Namun, tidak ada satu pun negara yang mengakui pemerintahan Taliban,
Ia mengatakan, pendekatan konstruktif Indonesia di Afghanistan memang dilakukan dengan 'pemerintah baru.' Namun, Indonesia akan melihat apakah pemerintahan Taliban di Afghanistan ini sudah sejalan dengan beragam komitmen yang dijanjikan para pemimpinnya.
"Pertama, pemerintahan inklusif, lalu menghormati hak perempuan dan anak, lalu ada terorisme. Tapi kita ketahui sepertinya hal ini masih belum (dipenuhi), kita butuh lebih," tuturnya.
"Inklusif ini artinya harus tetap mengutamakan semua elemen, seluruh rakyat Afghanistan dan bukan hanya Taliban," lanjut Kadir.
Baca: Tekankan Kesetaraan Gender, Taliban Larang Pernikahan Paksa di Afghanistan
Indonesia, kata Kadir, akan melihat kondisi lapangan Afghanistan yang dikabarkan berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. "Namun masih ada harapan," ungkapnya.
Indonesia mengharapkan adanya perbaikan dalam sendi-sendi kehidupan di Afghanistan, terutama seputar isu perempuan.
Kadir menjelaskan, Indonesia sudah mengusulkan untuk diadakannya pertemuan dengan negara-negara lain terkait isu Afghanistan. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kata Kadir, telah mengumumkan Pakistan sebagai tuan rumah untuk pertemuan luar biasa tingkat menteri luar negeri untuk membahas Afghanistan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
