Sidang Dewan HAM PBB ini berjalan beriringan dengan Sidang Majelis Umum ke-76 PBB.
"Rancangan resolusi yang pertama adalah mengenai peningkatan asistensi teknis dan pembangunan kapasitas dengan tema pemberdayaan perempuan," kata Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu, 15 September 2021.
Tidak sendiri, rancangan resolusi yang pertama ini akan diajukan Indonesia bersama Brasil, Qatar, Singapura, Thailand, Maroko, Norwegia dan Honduras.
"Sementara rancangan resolusi yang kedua adalah partisipasi setara di bidang politik dan publik. Rancangan ini diajukan bersama dengan Belanda, Botswana, Republik Ceko, dan Peru," tutur Febrian.
Dalam Sidang Dewan HAM PBB tahun ini, Indonesia juga akan memberikan fokus kepada tiga hal utama. Pertama, mengenai hak atas vaksin serta obat-obatan dan alat kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19.
Kedua, mengenai isu lingkungan dan solidaritas inisiatif Gerakan Non Blok (GNB). "Dan ketiga, isu-isu HAM global lainnya," sebut Febrian.
Ia menambahkan, tidak ada agenda mengenai Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB tahun ini. "Fokus sidang kali ini adalah terkait pemajuan agenda hak atas lingkungan yang bersih, dan pendekatan HAM dalam memajukan penghormatan atas lingkungan hidup serta penanganan perubahan iklim," pungkasnya.
Masih dalam rangkaian sidang tahun Ini, Komisioner Tinggi HAM PBB dan Special Procedure Mandate Holders akan menyampaikan pembahasan spesifik mengenai sejumlah negara, termasuk situasi di Myanmar, Afghanistan, Yaman dan lainnya.
Baca: Dewan HAM PBB Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
