"Eksplorasi pendekatan baru akan dilakukan," kata Sidharto, dalam kegiatan 'Kajian Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan' yang digelar Habibie Center, Rabu, 8 Februari 2023.
Sidharto mengatakan, seperti dalam semua negosiasi, perundingan terkait CoC adalah proses. "Proses itu sendiri mungkin sepenting hasilnya. Jadi proses juga adalah kunci. Dan ini adalah sesuatu yang kami niatkan untuk intensifkan," ujarnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dia menjelaskan masalah Laut China Selatan sudah berlangsung lama. Masalah itu telah eksis sebelum adanya Declaration of Conduct (DoC) dan CoC.
"Di antara unsur yang ada di DoC (adalah) semua pihak harus menahan diri dari tindakan yang bisa mengubah situasi di kawasan (Laut China Selatan). Indonesia sendiri, kita tidak menerima segala bentuk upaya yang mengubah situasi di laut," terang Sidharto.
Baca juga: ASEAN Berkomitmen Penuh Selesaikan Negosiasi CoC Laut China Selatan
Dalam pembukaannya, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, persengketaan Laut China Selatan menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam keketuaannya di ASEAN tahun ini.
Menurutnya, Indonesia sebagai Ketua ASEAN harus memastikan keberlanjutan CoC. "Selain diperlukan komitmen dari para pihak, Indonesia perlu menekankan pentingnya implementasi sentralitas ASEAN secara lebih efektif yang akan berpengaruh besar dalam kemajuan penyusunan CoC," ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif Indonesia ini akan disorot dalam merespons isu geopolitik lainnya, terutama dinamika dan rivalitas AS dan Tiongkok, serta peran ASEAN di Indo-Pasifik.
"Hal ini termasuk sensitivitas ASEAN terhadap potensi hadirnya kompetisi antar-negara adidaya di Asia Tenggara," sambung Satryo.
Menurutnya, Indonesia juga perlu menjelaskan karakter inklusif dan konstruksi Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Untuk menangani perselisihan di Laut China Selatan, ASEAN dan Tiongkok sudah menandatangani DoC di Kamboja pada 2002. Deklarasi itu memuat komitmen Beijing dan negara anggota ASEAN mematuhi prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, serta menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi.
Setelah DoC disepakati, pembahasan awal mengenai pembentukan CoC dimulai. Fungsinya adalah menghadirkan mekanisme atau peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan.
Beijing mengklaim sebagian besar wilayah di perairan Laut China Selatan melalui sembilan garis putus (nine dash line) sebagai teritorialnya. Klaim itu ditentang sejumlah negara ASEAN yang wilayahnya tumpang tindih di perairan tersebut, seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
