Mantan PM Malaysia Najib Razak tersangkut kasus korupsi 1MDB. Foto: AFP
Mantan PM Malaysia Najib Razak tersangkut kasus korupsi 1MDB. Foto: AFP

Sidang Najib Razak Ditunda karena Status Awas Covid-19

Medcom • 15 Desember 2021 18:20
Kuala Lumpur: Hakim Kuala Lumpur, Malaysia, Collin Lawrence Sequerah disebut menunda persidangan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak hingga Kamis, 16 Desember 2021. Pengadilan tersebut terkait kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai Rp7,7 miliar.
 
Dilansir dari The Star, Rabu, 15 Desember 2021, penundaan dilakukan setelah pengacara Razak, Hariharan Tara Singh memberitahu status MySejahtera kliennya yang berusia 68 tahun itu masih berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa Razak adalah kontak biasa.
 
“Ia ada di tempat parkir. Karena itu, dalam kategori kontak biasa, ia tidak diizinkan memasuki gedung pengadilan,” kata Singh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mereka yang berstatus MySejahtera berwarna biru atau berisiko rendah diperbolehkan memasuki Kompleks Pengadilan Kuala Lumpur. Sedangkan, yang berwarna kuning tidak diizinkan masuk.
 
Singh menjelaskan, selain Razak, penasihat utama Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah juga memiliki status oranye (menunjukkan ‘kontak dekat’) di aplikasi MySejahtera-nya.
 
“Ada perintah pengawasan rumah pada Muhammad Shafee juga. Faktanya, keduanya telah melakukan kontak dengan putra Muhammad Shafee, Muhammad Farhan pada 6 Desember,” ujar Singh.
 
“Masa karantina 10 hari akan berakhir pada 15 Desember,” tambah Singh.
 
Singh menyarankan agar sidang dilanjutkan besok. Saran tersebut diterima dan diizinkan oleh Hakim Sequerah.
 
Pengadilan pun menolak permohonan jaksa untuk melakukan proses hibrida, mengingat situasi di mana Razak tidak dapat memasuki gedung pengadilan.
 
“Untuk saat ini, saya memutuskan untuk menolak proses hybrid tetapi saya tidak mengesampingkannya di masa depan,” ucap Sequerah. 
 
Jaksa diketahui telah mengajukan permohonan ke pengadilan pada Selasa. Pengajuan tersbeut bertujuan untuk mengizinkan proses hibrida di bawah Bagian 15A dari Undang-Undang (UU) Pengadilan (Amandemen) 2020.
 
UU tersebut akan memungkinkan pengadilan untuk melakukan proses jarak jauh dengan Razak, yang dilarang memasuki kompleks pengadilan karena status MySejahtera-nya.
 
Wakil Jaksa Penuntut Umum, Ahmad Akram Gharib mengajukan permohonan. Namun ditolak oleh Singh dengan alasan, ‘pembela tidak akan dapat berkonsultasi dengan klien mereka jika mereka menghadiri persidangan secara terpisah secara virtual karena Razak tengah dikarantina’.
 
“Itu tidak mungkin dan akan merugikan Najib,” pungkas Singh.
 
Kini, Razak diketahui tengah menghadapi empat tuduhan, menggunakan posisinya untuk mendapatkan suap senilai Rp7,7 miliar dari dana 1MDB. Selain itu, terdapat 21 tuduhan pencucian uang dengan jumlah yang sama. (Nadia Ayu Soraya)
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif