Kondisi kota Yangon di tengah kudeta militer Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021. (AFP/STR)
Kondisi kota Yangon di tengah kudeta militer Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021. (AFP/STR)

Militer Kuasai Myanmar, Deklarasikan Status Darurat Selama 1 Tahun

Willy Haryono • 01 Februari 2021 10:36
Naypyidaw: Militer Myanmar telah merebut pemerintahan demokrasi usai menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan beberapa pejabat negara lainnya pada Senin, 1 Februari 2021. Militer Myanmar kemudian mendeklarasikan status darurat untuk satu tahun ke depan.
 
Menurut keterangan dari saluran televisi milik militer Myanmar, Myawaddy TV, penahanan Suu Kyi dan beberapa pejabat lainnya dilakukan atas dasar "kecurangan pemilu" pada November tahun lalu. Kekuasaan di Myanmar kini dipegang pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing.
 
Dalam pengumumannya, presenter Myawaddy TV menyebutkan mengenai salah satu poin dalam konstitusi negara, yang memungkinkan pengambilalihan kekuasaan saat terjadi situasi darurat.

Presenter itu menyebut bahwa alasan pengambilalihan kekuasaan oleh militer dilakukan karena pemerintahan Suu Kyi tidak mengambil langkah tegas atas klaim adanya kecurangan dalam pemilu 2020.
 
Baca:  Kalah Pemilu, Alasan Militer Myanmar Kudeta Aung San Suu Kyi?
 
Tidak hanya itu, militer Myanmar juga memutuskan menahan Suu Kyi karena pemerintahannya tidak menunda pemilu di tengah pandemi virus korona (covid-19).
 
Saat ini jaringan telepon dan internet di ibu kota Naypyidaw terputus. Saluran televisi nasional juga tidak mengudara beberapa jam menjelang pembukaan sesi perdana parlemen Myanmar usai partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menang telak dalam pemilu 2020.
 
Menurut laporan awak media dari beberapa kantor berita , sejumlah prajurit bersiaga di balai kota di kota Yangon. Jaringan internet dan telepon di markas NLD juga terganggu. Layanan pemantau NetBlocks mendeteksi adanya gangguan berat konektivitas internet di Myanmar.
 
Pemerintah Amerika Serikat dan Australia telah mengecam penahanan Suu Kyi dan beberapa pejabat lainnya. AS mengecam upaya merusak transisi demokrasi di Myanmar, sementara Australia mendesak pembebasan Suu Kyi.
 
Sebelumnya sepanjang pekan kemarin, militer Myanmar mengatakan bahwa kemungkinan kudeta tak dapat dikesampingkan jika keluhan mengenai dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2020 diabaikan begitu saja.
 
Komisi pemilu Myanmar menyatakan NLD sebagai pemenang dalam pemungutan suara pada November 2020. Partai oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) yang didukung militer, mengajukan keberatan dan menuntut pemilu ulang.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan