"Dalam hukum internasional pergantian pemerintahan ada dua mekanisme, yaitu secara konstitusional dan inkonstitusional," katanya dalam pernyataan yang diterima Medcom.id, Selasa, 17 Agustus 2021.
Ia menjelaskan, jika secara konstitusional, maka pergantian pemerintah berproses berdasarkan konstitusi. Sementara yang inkonstitusional adalah pergantian pemerintah yang tidak berdasarkan konstitusi di suatu negara.
"Apa yang saat ini terjadi di Afghanistan adalah pergantian pemerintahan yang inkonstitusional. Oleh karenanya perlu ditunggu beberapa saat sehingga Indonesia tahu siapa individu yang menjadi pemegang kekuasaan di Afghanistan," terangnya.
Baca: Indonesia Dorong Penyelesaian Politik Situasi Terkini di Afghanistan
Menurutnya, Indonesia tidak perlu tergesa-gesa dalam memberikan pengakuan kepada pemerintahan baru. Ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan.
Pertama adalah konstelasi internal di Afghanistan sendiri. Sedangkan yang kedua pandangan masyarakat internasional.
"Terakhir adalah pertimbangan politis internal di Indonesia," serunya.
Bentuk pengakuan Indonesia, kata Hikmahanto, bisa secara tegas tapi bisa juga secara diam-diam kepada pemerintahan baru di Afghanistan.
"Tegas di sini adalah Indonesia menyatakan atau memberi selamat kepada pemerintahan baru. Sementara diam-diam maksudnya tanpa ada pernyataan, namun Indonesia sudah berhubungan dengan pemerintah baru di Afghanistan," tutur rektor Universitas Jenderal A. Yani tersebut.
Bila pemerintah terlalu tergesa-gesa, serunya, memberi pengakuan dikhawatirkan justru menjadi fatal. Pasalnya, hingga saat ini negosiasi internal antara Taliban dan beberapa pejabat tinggi Afghanistan masih berlangsung mengenai siapa atau kelompok apa yang akan menjadi pemimpin baru di negara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
