Dalam pernyataanya, Menlu Retno menyampaikan bahwa GNB masih menghadapi tantangan yang sama sejak berdiri 60 tahun lalu, yaitu isu-isu mengenai kekuatan besar dunia, ketidaksetaraan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial-ekonomi.
Isu-isu tersebut menjadi lebih rumit dengan adanya berbagai tantangan masa kini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai GNB, termasuk multilateralisme, menjadi semakin relevan.
Dalam pertemuan, Menlu Retno menyampaikan tiga area di mana GNB dapat bersinergi dan menjadi bagian dari solusi. Area pertama adalah akses terhadap vaksin Covid-19 yang berkeadilan.
Kesenjangan vaksinasi saat ini sangat besar. Sebagian besar negara maju telah menyuntikkan vaksin setara dengan 70 persen populasi mereka, sementara sebagian besar dari negara GNB masih di bawah 10 persen.
Menlu Retno juga menyampaikan bahwa prioritas negara GNB adalah memperkecil kesenjangan dan mempercepat vaksinasi di negara berkembang. GNB dapat berkontribusi pada upaya ini dengan menyerukan lebih banyak berbagi vaksin, memperkuat dukungan terhadap COVAX Facility, dan mendukung TRIPS waiver negotiation.
Baca: Jokowi Ikuti KTT GNB secara Virtual
Area kedua adalah kerja sama untuk pemulihan ekonomi.
"Pandemi telah mendorong ratusan juta orang ke jurang kemiskinan dan menghambat kemajuan kita menuju SDG. Oleh karena itu, GNB harus bekerja bersama untuk memastikan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam arsitektur keuangan internasional, mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil dan persyaratan donor, serta meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan," ucap Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI, Rabu, 14 Juli 2021.
"Indonesia akan menggunakan Presidensi G20 tahun depan untuk memajukan kepentingan negara berkembang," sambungnya.
Poin ketiga adalah kemerdekaan Palestina. Menlu Retno menyampaikan bahwa hingga saat ini, Palestina masih menjadi satu-satunya negara yang belum mencapai kemerdekaannya.
"Seluruh negara anggota GNB harus mengakui negara Palestina, mendukung peluncuran kembali negosiasi multilateral yang kredibel, dan memastikan akses kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina," tutur Menlu Retno.
Dalam akhir pernyataannya, Menlu Retno menegaskan bahwa GNB memiliki kekuatan dari segi ukuran dan jumlah negara anggota. Menlu Retno meyakini bahwa negara GNB dapat menerjemahkan kekuatan tersebut menjadi pengaruh positif bagi dunia, "jika kita terus bekerja sama dan tetap setia pada Dasasila Bandung."
KTM menghasilkan Political Declaration yang menegaskan posisi GNB dalam berbagai isu global. Delegasi Indonesia ikut berkontribusi dalam pengajuan sejumlah usulan paragraf mengenai pandemi Covid-19 (distribusi vaksin berkeadilan), peran perempuan dalam misi perdamaian (women in peacekeeping), pelucutan senjata, peran negara observer, perubahan metode kerja GNB, dan isu Palestina. KTM juga mengesahkan Rusia sebagai negara pengamat GNB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
