Pria berusia 43 tahun itu memimpin Partai Move Forward (MFP) yang progresif untuk memenangkan suara terbanyak dalam pemilu tahun lalu, namun dihalangi untuk menjadi perdana menteri setelah ia diberhentikan sebagai anggota parlemen pada Juli.
Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 24 Januari 2024 memutuskan dengan selisih delapan suara berbanding satu bahwa Pita tidak melanggar peraturan yang melarang anggota parlemen memiliki saham di perusahaan media.
Kasusnya berkisar pada saham di stasiun televisi ITV yang sudah lama tidak beroperasi, yang menurut Pita diwarisi dari ayahnya ketika ayahnya meninggal.
“ITV tidak beroperasi sebagai perusahaan media pada hari partai tersebut mengajukan nama tergugat untuk pemilihan,” kata hakim Punya Udchachon saat membacakan putusan pengadilan dalam kasus tersebut, dilansir dari Channel News Asia.
"Memiliki saham tersebut tidak melanggar hukum. Pengadilan memutuskan status anggota parlemennya belum berakhir."
Terjadi kegembiraan di luar pengadilan ketika puluhan pendukung MFP yang mengenakan warna oranye partai bersorak dan meneriakkan "PM Pita".
Setelah keputusan tersebut, Pita mengatakan dia bermaksud untuk kembali ke parlemen "sesegera mungkin", meskipun tidak jelas kapan hal ini akan terjadi.
"Kami bertanya kepada parlemen kapan saya diizinkan kembali menjabat - ada kesenjangan antara dua organisasi, pengadilan dan parlemen. Jika saya diizinkan, saya akan berada di sana," katanya kepada wartawan.
Bahkan sebelum keputusan tersebut diambil, Pita bersikeras bahwa dia akan mencalonkan diri lagi. Namun jika pengadilan memutuskan menolaknya, dia akan menghadapi diskualifikasi dari parlemen.
Sebelumnya, Pita menegaskan kembali jika dirinya akan mengambil posisi lain dalam jabatan perdana menteri, dengan mengatakan dia "tidak menyerah".
Baca juga: Pejabat Thailand Dipecat Setelah Rekening Pribadi Dipenuhi Uang Rp880 Miliar
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
