PM Shtayyeh mengatakan, dirinya menyambut baik dukungan Presiden Joko Widodo untuk membantu memfasilitasi proses rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina.
"Kami akan melakukan segala upaya untuk membuat rekonsiliasi Palestina ini menjadi mungkin, karena persatuan penting untuk mengakhiri pendudukan," tuturnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Pada 13 Oktober lalu, Hamas, Fatah, dan 12 faksi Palestina telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi dalam pertemuan di Aljazair. Pertemuan itu menyepakati pemilihan legislatif dan presiden dalam waktu satu tahun ke depan.
Tujuan pertemuan tersebut adalah menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung selama 15 tahun melalui pemilu baru di wilayah Palestina.
Di bawah perjanjian rekonsiliasi, para faksi Palestina juga mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Palestina.
Sementara itu terkait pemilu mendatang, PM Shtayyeh menjelaskan, pemerintah Palestina siap berkoalisi dengan beragam faksi. Langkah ini diambil guna menjalankan agenda politik yang jelas sehingga tidak menimbulkan ambiguitas di mata dunia internasional.
"(Rekonsiliasi) ini adalah alat untuk mendukung perjuangan kami. Penting juga untuk memastikan bahwa pemerintahan Palestina di masa depan akan menjangkau seluruh wilayah Palestina termasuk Gaza dan Jenin," kata dia.
Pembicaraan lebih mendetail mengenai perjanjian rekonsiliasi antara faksi-faksi Palestina akan dilanjutkan dalam KTT Liga Arab yang berlangsung di Aljazair pada November mendatang.
"Itulah yang kami harapkan dan akan kami usahakan untuk diwujudkan. Jika ada kemauan, pasti ada jalan," ujar Shtayyeh.
Sejak 2007, perpecahan politik melemahkan perjuangan Palestina untuk mewujudkan negara yang merdeka, serta menunda pemilihan presiden dan legislatif. Kemenangan legislatif Hamas berlanjut menjadi dasar perpecahan politik.
Fatah dan Hamas sebelumnya berusaha untuk menyelesaikan perbedaan mereka dalam beberapa putaran pembicaraan. Mereka bersepakat untuk membentuk pemerintahan sementara di masa lalu, tetapi rekonsiliasi belum juga terwujud.
Di wilayah Palestina yang diduduki Israel, orang-orang telah mencermati pertemuan di Aljazair dengan sedikit optimisme bahwa perjanjian rekonsiliasi akan memberikan perubahan.
Baca: PM Mohammed Shtayyeh: Indonesia Bukan Mediator, Tapi Pendukung Palestina
