Negara Gajah Putih telah diguncang sejak Juli oleh protes yang dipimpin pemuda yang menuntut konstitusi baru. Sekaligus juga seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mereformasi monarki yang tak tersentuh, dan mendesak Prayut mengundurkan diri.
Bentrokan di luar parlemen Selasa antara pengunjuk rasa pro-demokrasi dan royalis garis keras menandai peningkatan tajam dalam kekerasan, dengan enam orang ditembak.
Sehari kemudian, sekitar 20.000 orang berkumpul di distrik perbelanjaan utama Bangkok, dan pengunjuk rasa memoles grafiti anti-kerajaan di luar markas Polisi Nasional Thailand.
Prayut, yang merebut kekuasaan dalam kudeta 2014, mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan pengunjuk rasa akan dipukul dengan kekuatan hukum penuh.
“Situasi masih belum terselesaikan ke arah yang baik dan kemungkinan akan berkembang menjadi lebih banyak konflik yang mengarah pada lebih banyak kekerasan,” kata Prayuth, seperti dikutip AFP, Kamis 19 November 2020.
“Jika ini dibiarkan akan merusak bangsa dan institusi yang paling dicintai,” tambahnya, mengacu pada monarki.
“Pemerintah dan badan keamanan perlu mengintensifkan praktik mereka dan menegakkan semua bagian dari hukum,” tegas Prayuth.
Ini bisa berarti lebih banyak dakwaan di bawah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang keras, yang secara rutin ditafsirkan untuk memasukkan kritik apa pun terhadap aspek apa pun dari monarki. Termasuk juga konten yang diposting atau dibagikan di media sosial.
Raja Maha Vajiralongkorn meminta pemerintah Thailand pada Juni untuk menangguhkan penggunaan undang-undang lese majeste, tetapi kritikus hak asasi manusia mengatakan ada sejumlah undang-undang lain yang dapat digunakan pihak berwenang untuk menargetkan aktivis demokrasi.
Ketika ditanya apakah pemerintah memberikan anggukan kepada polisi untuk mengajukan dakwaan lese majeste, Juru Bicara Anucha Burapachaisri tidak mengesampingkan hal itu.
“Para pengunjuk rasa harus menghormati semua hukum secara umum. Kami tidak merinci apakah akan memberlakukan undang-undang secara spesifik,” ujar Burapachaisri kepada AFP.
Raja duduk di puncak kekuasaan Thailand, didukung oleh militer dan klan miliuner kerajaan, dan keluarga kerajaan menikmati dukungan dari sebagian besar kaum konservatif yang lebih tua.
Anggota parlemen minggu ini telah membahas berbagai proposal untuk perubahan konstitusi, yang sebagian besar mengecualikan reformasi apa pun pada monarki.
Pada Rabu mereka setuju untuk melihat dua proposal untuk "majelis perancang konstitusi", sambil menolak RUU yang lebih jauh untuk merevisi peran bangsawan dan mengubah susunan senat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
