AS Menetapkan Junta Myanmar Lakukan Genosida Terhadap Rohingya
Fajar Nugraha • 21 Maret 2022 11:40
Militer Myanmar telah membantah melakukan genosida terhadap Rohingya, yang ditolak kewarganegaraannya di Myanmar. Mereka mengatakan sedang melakukan operasi melawan teroris pada 2017.
Sebuah misi pencari fakta PBB menyimpulkan pada 2018 bahwa kampanye militer termasuk ‘tindakan genosida,’. Tetapi Washington pada saat itu menyebut kekejaman itu sebagai ‘pembersihan etnis’, sebuah istilah yang tidak memiliki definisi hukum di bawah hukum pidana internasional.
“Ini benar-benar memberi sinyal kepada dunia dan terutama kepada para korban dan penyintas dalam komunitas Rohingya dan secara lebih luas bahwa Amerika Serikat mengakui gawatnya apa yang terjadi,” kata seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri kedua tentang pengumuman Blinken pada Senin.
Penentuan genosida tidak secara otomatis melepaskan tindakan hukuman AS.
Sejak Perang Dingin, Kementerian Luar Negeri telah secara resmi menggunakan istilah itu enam kali untuk menggambarkan pembantaian di Bosnia, Rwanda, Irak dan Darfur, serangan ISIS terhadap Yazidi dan minoritas lainnya, dan yang terbaru tahun lalu, atas perlakuan Tiongkok terhadap Uighur dan Muslim lainnya. Tiongkok membantah klaim genosida.
Blinken juga akan mengumumkan USD1 juta dana tambahan untuk Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM). Ini adalah sebuah badan PBB yang berbasis di Jenewa yang mengumpulkan bukti untuk kemungkinan penuntutan di masa depan.
"Ini akan meningkatkan posisi kami saat kami mencoba membangun dukungan internasional untuk mencoba mencegah kekejaman lebih lanjut dan meminta pertanggungjawaban mereka," kata pejabat AS pertama.
Fokus pada militer
Beberapa hari setelah Presiden AS Joe Biden menjabat, para jenderal Myanmar yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021. Min Aung Hlaing mengeluhkan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020 yang dimenangkan oleh partai juara demokrasi Aung San Suu Kyi. Kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan massal.