Meski demikian, Ismail Sabri tidak merinci agenda pertemuan tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa keputusan tentang kapan membubarkan parlemen adalah hak prerogatifnya.
Pertemuan ini terjadi setelah dewan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memutuskan parlemen harus segera dibubarkan agar pemilihan umum dapat diadakan tahun ini. Dewan tertinggi juga mengatakan bahwa Ismail Sabri akan menyampaikan tanggal pembubaran yang diusulkan kepada raja.
"Beberapa orang mengatakan (pembubaran parlemen akan dilakukan) sebelum anggaran (tabel 2023), beberapa mengatakan setelah anggaran pada hari Senin," kata perdana menteri seperti dikutip oleh New Straits Times.
"Yang lain mengatakan bulan ini atau November dan bahkan tahun depan," kata media tersebut.
Ada spekulasi kuat bahwa Ismail Sabri mungkin membubarkan parlemen setelah anggaran untuk 2023 diajukan Jumat ini. Namun, ia mengatakan kepada wartawan bahwa audiensinya dengan raja adalah pengarahan pra-Kabinet biasa.
Baca juga: Dipercepat! UMNO Ingin Pemilu Malaysia Digelar Tahun Ini
"Setiap minggu sebelum rapat Kabinet saya bertemu dengan agong (raja). Pertemuan lebih banyak bahas makalah rapat Kabinet," katanya.
Ismail Sabri menambahkan, sementara siapa pun dapat memberikan pandangan tentang kapan parlemen harus dibubarkan, keputusan tetap menjadi hak prerogatifnya. "Sebelum ini (pembubaran) tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Di masa lalu, jika perdana menteri mengumumkan parlemen akan dibubarkan, itu akan dibubarkan," serunya.
"Tidak ada partai politik lain yang memberikan pandangan mereka atau mencoba ikut campur," lanjut Ismail Sabri.
Menurut Free Malaysia Today, Ismail Sabri mengatakan bahwa perdana menteri masa lalu tidak membahas pembubaran parlemen dengan partai mereka sendiri. Jika ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membubarkan parlemen, dia akan mencari pembubaran.
"Saya akan mempertimbangkan semua ide dan pandangan. Tapi pandangan ini tidak ada hubungannya dengan kekuasaan (perdana menteri) untuk mengusulkan (pembubaran parlemen) kepada raja," kata perdana menteri.
Dia juga mengatakan, nota kesepahaman tentang kerja sama politik dengan oposisi akan berlaku sampai parlemen dibubarkan. Menurutnya, sementara oposisi dapat memberikan pendapat mereka tentang pembubaran parlemen, itu tidak dapat mempengaruhi keputusan perdana menteri.
Mandat lima tahun pemerintah saat ini akan berakhir pada Juli 2023, dan pemilihan umum ke-15 harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah pembubaran parlemen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
