Hun Sen telah memimpin Kamboja selama hampir 40 tahun. Kepemimpinannya selama ini cenderung melemahkan kubu oposisi, termasuk dalam hal kebebasan berbicara dan reformasi demokrasi.
Belakangan, Hun Sen terindikasi hendak menyerahkan kekuasaannya kepada sang putra sulung, Hun Manet.
Berdasarkan hasil sementara pemilu pada akhir pekan kemarin, Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen diperkirakan meraih 120 dari total 125 kursi di parlemen. Hun Manet telah mengunggah pesan kemenangan di berbagai platform media sosial, memuji kemenangan partai CCP.
"Rakyat Kamboja telah menyatakan keinginan mereka dengan jelas melalui pemungutan suara," tulisnya, dilansir dari The Straits Times pada Senin, 24 Juli 2023.
"Jumlah yang luar biasa telah menyatakan dukungan untuk Partai Rakyat Kamboja," sambung dia.
Hun Manet mencalonkan diri untuk kali pertama, dan memenangkan kursi mewakili Phnom Penh di majelis nasional.
Hasil resmi pemilu Kamboja belum akan muncul dalam beberapa pekan ke depan, meski CPP mengeklaim pada Minggu malam telah meraih "kemenangan mutlak."
"Kami tidak hanya memenangkan pemilu, tetapi juga menang telak," kata juru bicara CPP Sok Eysan.
"Kami tidak punya pilihan lain selain terus melayani warga dengan kebahagiaan," ungkapnya.
Baca juga: Menang Telak! Partai PM Kamboja Hun Sen Berjaya dalam Pemilu Terbaru
Sementara itu partai FUNCINPEC, dipimpin oleh Pangeran Norodom Chakravuth, diperkirakan akan mengambil sisa lima kursi di parlemen Kamboja. Hal ini memberikan parlemen Kamboja sedikit keragaman, setelah sebelumnya selalu disapu bersih CPP.
Amerika Serikat (AS) mengatakan pemilu terbaru di Kamboja "tidak bebas dan tidak adil." Washington merujuk pada "pola ancaman dan pelecehan terhadap oposisi politik, media, dan masyarakat sipil."
"Tindakan seperti ini dapat dikatakan seperti menolak suara dan pilihan rakyat Kamboja dalam menentukan masa depan negara mereka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller.
Ia mengatakan, AS sedang bersiap untuk memberlakukan pembatasan visa pada beberapa individu Kamboja atas dasar merusak demokrasi, dan juga akan menghentikan beberapa program bantuan ke negara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
