Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. (Kemenlu RI)
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. (Kemenlu RI)

Kemenlu: Indonesia Punya Posisi Sendiri Terkait Isu Xinjiang

Marcheilla Ariesta • 24 Oktober 2021 16:18
Jakarta: Sebanyak 43 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), menyampaikan keprihatinan terkait isu Xinjiang, sebuah wilayah otonom di Tiongkok. Namun, dari 43 negara itu, Indonesia tidak termasuk di dalamnya.
 
Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, ada dua pernyataan bersama yang disampaikan sekelompok negara mengenai isu Xinjiang. Namun, Indonesia tidak ikut serta dalam salah satu pernyataan bersama tersebut.
 
"Indonesia tidak ikut serta dalam salah satu pernyataan bersama tersebut, dan sejalan dengan mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Indonesia menyuarakan agar berbagai pandangan terhadap suatu isu HAM disampaikan melalui mekanisme seperti Universal Periodic Review (UPR) atau pelaporan instrumen HAM," kata Faizasyah saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 24 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan, pernyataan bersama itu disampaikan pada Sidang Komite III Majelis Umum PBB ke-76 di New York pada 21 Oktober lalu. Pernyataan bersama yang pertama disampaikan Wakil Tetap Prancis mewakili 43 negara dan mayoritas negara Eropa dan Amerika Utara.
 
"Isinya menyampaikan keprihatinan atas isu Xinjiang," tutur Faizasyah.
 
Sedangkan, pernyataan bersama kedua disampaikan Kuba mewakili 62 negara, termasuk di antaranya, Kuwait, Arab Saudi, Rusia, Maladewa, Maroko, Ghana, dan Pakistan. "Isinya mendukung Tiongkok dalam isu Xinjiang tersebut," lanjut dia.
 
Faizasyah menjelaskan, Indonesia memiliki posisi tersendiri terkait isu ini. Ia menuturkan, posisi tersebut sudah disampaikan secara bilateral kepada pihak Tiongkok.
 
Sementara itu, menurut Faizasyah, lebih baik jika isu ini disampaikan lewat mekanisme yang sudah ada, termasuk UPR. Menurutnya, lewat UPR, negara yang beberapa kasus dugaan HAM-nya sedang menjalani kajian (review), dapat menyampaikan pendapat mereka terkait tuduhan tersebut.
 
"Indonesia pernah di-review, dan mekanisme review tersebut memberi kesempatan Indonesia untuk menjelaskan isu-isu yang dipertanyakan," pungkas Faizasyah.
 
Xinjiang adalah salah satu wilayah otonom di Tiongkok tempat bermukimnya minoritas Muslim Uighur. Selama ini, sejumlah negara menuduh Tiongkok telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap Uighur, termasuk dugaan genosida.
 
Baca:  Menlu Tiongkok Tegaskan Klaim Genosida Uighur 'Sangat Absurd'
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif