"Saya melakukan audiensi dengan Yang di-Pertuan Agong kemarin sore," kata Ismail Sabri, dilansir dari The Straits Times.
"Dia telah menyetujui untuk membubarkan Parlemen pada hari Senin sesuai dengan Pasal 40 (2) (b) dan Pasal 55 (2) Konstitusi Federal," sambungnya.
| Baca: PM Malaysia Mau Ketemu Raja, Bahas Pembubaran Parlemen?. |
Pengumuman itu muncul setelah lebih dari seminggu tekanan yang meningkat dari rekan-rekan partai yang setia kepada Presiden UMNO Zahid Hamidi, yang telah menyatakan keinginan mereka agar pemungutan suara diadakan sesegera mungkin sejak awal tahun ini.
Pembubaran itu secara luas diperkirakan akan terjadi minggu ini, terutama setelah perdana menteri bertemu Sultan Abdullah Ahmad Shah, setidaknya dua kali antara Kamis dan Minggu malam sebelum Raja terbang ke London selama seminggu.
Raja konstitusional Malaysia memiliki kebijaksanaan mutlak tentang apakah akan menyetujui permintaan untuk membubarkan legislatif, setelah itu pemilih harus pergi ke pemungutan suara dalam waktu 60 hari.
Pemilihan umum diharapkan pada awal November, untuk menghindari bentrokan dengan musim hujan akhir tahun yang telah mengakibatkan banjir dahsyat di tahun-tahun sebelumnya. Banjir tahun lalu menewaskan 54 orang dan menyebabkan kerugian hingga 6 miliar ringgit Malaysia.
Sementara itu, baik pemimpin UMNO maupun koalisi Barisan Nasional (BN) akan bertemu masing-masing pada Senin dan Selasa malam. Mereka akan membahas persiapan awal untuk kampanye.
Pakta oposisi utama Pakatan Harapan (PH) baru menyelesaikan kandidat dan manifesto mereka pada 29 Oktober, sementara Perikatan Nasional (PN) hingga minggu lalu melobi Istana agar tidak bubar. Parlemen sampai musim hujan berlalu awal tahun depan.
Sebanyak enam pemerintah negara bagian yang saat ini dikendalikan oleh PH dan PN sejauh ini mengatakan mereka tidak akan mengikuti jika legislatif federal dibubarkan, dan akan mengadakan pemilihan negara bagian hanya tahun depan, menjelang batas waktu September 2023.
Ini berarti bahwa hanya tiga negara bagian yang dikontrol UMNO - Pahang, Perlis dan Perak - yang akan menyelenggarakan pemilihan umum negara bagian pada saat yang sama dengan pemilihan Parlemen.
Namun, kubu Zahid bersikeras agar pemilihan harus diadakan di tengah 'kekacauan' lawan-lawan mereka. Para kritikus menuduh ketua UMNO ingin memaksakan perubahan politik dengan harapan mempengaruhi sidang korupsi yang sedang berlangsung, yang kemungkinan akan mendapat putusan awal tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
