Ada kekhawatiran KTT G20 kali ini tidak akan menghasilkan pernyataan gabungan, yang dikaitkan perbedaan pandangan mengenai perang antara Rusia dan Ukraina.
"Pembahasan Leaders' Declaration untuk KTT kali ini akan sulit dan berpotensi mengalami kebuntuan meski tidak akan menganggu keberhasilan pelaksanaan KTT G20," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu,
"Dugaan sulitnya mengeluarkan Leaders' Declaration terkait pandangan berbeda terhadap perang yang terjadinya di Ukraina," sambungnya.
Hikmahanto mengatakan bahwa bagi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, perang di Ukraina adalah bentuk agresi Rusia, dan karenanya Moskow harus dihukum. Bentuk hukumannya, lanjut dia, adalah mengeluarkan Rusia dari anggota G20.
Sementara diduga kuat Tiongkok tidak setuju dengan mengeluarkan Rusia, mengingat hal yang sama bisa terjadi kepada Beijing di masa mendatang. Hikmahanto mengatakan bahwa pada intinya, Tiongkok akan menolak tindakan AS dan sekutunya sebagai pihak penentu "siapa yang salah dan siapa yang benar serta memiliki otoritas untuk menghukum."
Leaders' Declaration dalam KTT G20 di Italia pada 2021 menyebutkan situasi dunia di paragraf pertama. Saat itu, dunia masih fokus pada penanganan pandemi Covid 19.
Sementara pada KTT G20 tahun ini diwarnai dengan perang Rusia di Ukraina. Oleh karenanya, dalam paragraf pembuka dari Leaders' Declaration tahun ini akan disebutkan perang di Ukraina.
"Meski semua negara setuju bahwa perang harus diakhiri, namun negara-negara tidak sepakat Rusia disalahkan dan perlu dihukum," tutur Hikmahanto.
"Dalam konteks demikian, Indonesia harus berpendirian bahwa perang di Ukraina harus diakhiri. Namun Indonesia tidak dalam posisi untuk menentukan benar tidaknya alasan untuk berperang," sambung Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu.
Sebelumnya, Presiden Jokow menyampaikan dalam pidato pembukaan KTT G20, bahwa apapun keputusan bersama negara-negara anggota, harus mengacu pada win win solution.
"Win win berarti tidak ada negara yang dipersalahkan, dipojokkan atau bahkan dihukum," sebut Hikmahanto.
"Panduan seperti ini yang mungkin sedang diperjuangkan delegasi Indonesia untuk akhirnya bisa disepakati dalam Leaders' Declaration, bila berhasil dinegosiasikan," pungkasnya.
Baca: KTT G20 Dikhawatirkan Tak Akan Capai Konsensus, Apa Alasannya?
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
