"Kami mencatat bahwa dua tahun telah berlalu sejak militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar dan, dalam hal itu, mendesak kemajuan yang signifikan dalam penerapan Konsensus Lima Poin untuk membuka jalan bagi dialog nasional yang inklusif di Myanmar," demikian dikutip dari pernyataan tersebut.
"Kami juga menekankan bahwa semua pemangku kepentingan harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog nasional yang inklusif dengan menghentikan kekerasan dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tepat waktu dan tanpa hambatan," sambung mereka.
Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri menegaskan kembali dukungan berkelanjutan ASEAN untuk upaya Myanmar untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan supremasi hukum, mendorong keharmonisan dan rekonsiliasi di antara berbagai komunitas, dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan merata di Negara Bagian Rakhine.
"Kami menekankan perlunya memfasilitasi pemulangan sukarela para pengungsi dengan cara yang aman, terjamin, dan bermartabat," ujar pernyataan tersebut.
Dalam pernyataan tersebut, para menlu menekankan mendukung proyek-proyek yang diprioritaskan untuk memfasilitasi proses repatriasi orang etnis Rohingya, yang kabur dari Myanmar.
"Dan kami mendukung untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Negara Bagian Rakhine," sambung pernyataan tersebut.
Indonesia, sebagai ketua, bersama dengan Menlu ASEAN lainnya, menantikan pelaksanaan Penilaian Kebutuhan Komprehensif (CNA) ketika kondisi memungkinkan. Mereka mendorong Sekretaris Jenderal ASEAN terus mengidentifikasi area yang memungkinkan bagi ASEAN untuk memfasilitasi proses repatriasi secara efektif.
Baca juga: Seluruh Anggota ASEAN Setujui Rencana Implementasi 5 Poin Konsensus Myanmar
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
